TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI dari PDIP, PKB, dan PKS mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga anggota DPR dari ketiga fraksi tersebut menyampaikan usulan itu dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Ini adalah sidang paripurna DPR pertama setelah Pemilu 2024.

Ketiganya adalah anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah, dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima. Mereka menyuarakan pengguliran hak angket melalui interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang juga politikus Partai Gerindra.

Aus meminta DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Luluk mendukung hak angket untuk memberikan kepastian seluruh proses Pemilu 2024 dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Adapun Aria meminta DPR menggunakan fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang terjadi selama Pemilu 2024 melalui hak interpelasi dan hak angket.

Wacana hak angket diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia mendorong partai politik pengusungnya di DPR, yaitu PDIP dan PPP, menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan PDIP dan Koalisi Perubahan di Parlemen

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, usulan akan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Berdasarkan syarat tersebut, gabungan PDIP dan Koalisi Perubahan—pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar—yang terdiri NasDem, PKB, dan PKS sudah melampaui separuh jumlah anggota DPR RI. Dari 575 kursi di parlemen, PDIP menguasai 128 kursi atau 22,26 persen.

<!--more-->

Sedangkan NasDem, PKB, dan PKS masing-masing menduduki 59 (10,26 persen), 58 (10,09 persen), dan 50 (8,70 persen) kursi. Jika ditotal, jumlah kursi PDIP dan Koalisi Perubahan adalah 295 kursi atau 51,30 persen, unggul atas koalisi pendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran—Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN—yang menguasai 261 kursi parlemen atau 45,3 persen.

Jika PPP yang merupakan pendukung pasangan Ganjar-Mahfud ikut bergabung, maka jumlahnya akan lebih besar lagi. PPP saat ini menduduki 19 kursi DPR atau 3,30 persen.

Namun anggota Fraksi PPP di DPR, Syaifullah Tamliha, mengatakan partainya belum tertarik menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, kebanyakan anggota parlemen dari PPP masih mengurusi proses penghitungan suara pemilu legislatif di daerahnya masing-masing.

Syaifullah menyatakan hal tersebut setelah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum PPP Mardiono dan Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara.

“Sampai saat ini, anggota Fraksi PPP tidak berminat untuk menggunakan hak angket,” kata Syaifullah melalui pesan pendek pada Senin malam, 4 Maret 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan editor: Usul Hak Angket Bisa Bergulir di Sidang Paripurna DPR, Ini Syaratnya