TEMPO.CO, Jakarta - Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan signifikan. Partai yang diketuai anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu hingga kini meraih 3 persen suara. Artinya, kurang 1 persen lagi untuk bisa memenuhi ambang batas parlemen. Lonjakan suara tersebut dinilai janggal.

Menanggapi hal itu, Jokowi enggan memberi komentar spesifik. Ia mengatakan masalah lonjakan suara PSI bukan urusannya. Jokowi mengatakan persoalan itu adalah urusan partai. “Tanya ke partai, tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

Pakar IT dan Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai peningkatan hasil suara PSI terlalu signifikan. Mirip seperti sejumlah pakar siber lainnya, dia juga menyarankan penghitungan manual. "Memang agak janggal kalau hasilnya bisa anomali," katanya saat dihubungi pada Senin, 4 Maret 2024.

Menurut Alfons, KPU dan segala lembaga pemantau Pemilu 2024 harus memantau suara yang dikumpulkan Sirekap. Para pengawas bisa mempertimbangkan tingkat kewajaran jumlah suara yang terkumpul, serta kesesuaiannya dengan formulir C1.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan suara yang dialami PSI tidak masuk akal. Mereka menduga ada usaha penggelembungan suara untuk memenuhi ambisi Jokowi memenangkan partai yang dipimpin anak bungsunya.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan dugaan penggelembungan suara itu jika dibiarkan akan semakin mengurangi legitimasi Pemilu 2024.

“Nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Maret 2024.

Julius mengklaim orang-orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sudah sangat akrab dengan data, riset, serta terbiasa membaca tren atau dinamika data. Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu.

“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu,” ucap Julius.

Koalisi Masyarakat Sipil pun mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket.

Sementara itu, terkait wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024, Jokowi enggan merespons lebih jauh. Ia pun mengembalikan urusan tersebut kepada DPR.

“Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi saat ditanya dalam keterangan pers di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin, 4 Maret 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN | DANIEL A. FAJRI | ALIF ILHAM FAJRIADI | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: KPU dan Bawaslu Kompak Bilang Tidak Ada Penggelembungan Suara PSI