TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani. Menurutnya, masih banyak masalah sektor pendidikan yang butuh didanai dibanding program andalan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran itu.

“Jika dipaksakan harus ada (program) makan siang, maka anggaran makan siang harus di luar anggaran pendidikan,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis pada Senin, 4 Maret 2024. Ubaid mengungkapkan bahwa saat ini anggaran pendidikan sudah sangat pas-pasan meski mendapat jatah 20 persen dari APBN.

Ubaid menyampaikan bahwa biaya gaji guru dan belanja operasional pegawai di sektor pendidikan untuk seluruh Indonesia sudah sangat besar. Hal tersebut membuatnya tidak dapat banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan juga mendorong kualitas pendidikan lebih baik.

Maka dari itu, Ubaid menyatakan anggaran pendidikan harus digunakan untuk masalah-masalah yang lebih mendesak daripada makan siang gratis di sekolah. “Harus mendahulukan problem prioritas, daripada pelunasan janji kampanye demi populisme,” ujar Ubaid.

Dia pun memberikan gambaran problem pendidikan di Indonesia terkini. Menurutnya, berdasarkan data BPS 2023, rata-rata lama sekolah nasional hanya 8,7 tahun atau tidak lulus jenjang SMP.

Sementara dari segi kualitas, kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia masuk dalam kategori salah satu negara dengan skor terendah. Berdasarkan skor PISA 2022, kata Ubaid, Indonesia berada di bawah standar minimum rata-rata dunia.

Berkaca dari data tersebut, Ubaid menyatakan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara lain, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. “Apakah ini bisa diselesaikan dengan makan siang? Jelas tidak,” kata Ubaid.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatapkan pembiayaan program makan siang gratis capres-cawapres Prabowo-Gibran bakal dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.

BOS yang sekarang disebut sebagai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah program Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dana untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dana BOS terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana BOS reguler, afirmasi, dan kinerja. Dana BOS Reguler dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional sekolah, termasuk pembelian alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, serta penerimaan peserta didik baru.

SULTAN ABDURRAHMAN | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi untuk Gelar Pencoblosan Ulang di Kuala Lumpur