Reaksi TPN Ganjar hingga Cak Imin Soal Lonjakan Suara PSI

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Senin, 4 Maret 2024 06:00 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melonjak cukup besar dalam perhitungan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode awal Maret 2024. Hingga Ahad, 3 Maret, rekapitulasi suara sementara KPU menunjukkan PSI memperoleh 3,13 persen suara dari pemilihan anggota DPR RI. Dalam periode ini, suara yang terhitung mencapai 65,79 persen.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar terjadi penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024. “Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata dia pada Sabtu, 2 Maret 2024, seperti dikutip Antara.

Namun lonjakan perolehan suara partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, itu menuai reaksi dari berbagai pihak. Berikut ini respons mereka:

1. Perludem: Penting Dikawal

Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan persoalan kenaikan atau penurunan suara menjadi salah satu tantangan dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang manual yang dilakukan oleh KPU.

Advertising
Advertising

“Nah problem kita kan memang dalam proses rekapitulasi ini berlangsung berjenjang dan waktu cukup lama,” ujar Fadli ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024.

Menurut Fadli, indikasi adanya kecurangan ini seharusnya dikawal oleh saksi-saksi peserta Pemilu. “Terutama yang paling penting dikawal oleh Bawaslu,” kata dia.

Fadli menyebut hasil Pemilu paling murni adalah sertifikat hasil penghitungan C1 di TPS pada 14 Februari lalu. “Jadi dokumen itu yang harusnya dijadikan dasar untuk mengontrol proses secara berjenjang,” kata dia.

Jika memang ada indikasi penambahan, pengurangan, atau peralihan suara yang sudah diberikan oleh pemimpin secara tidak sah, maka hal tersebut harus dihentikan dan tidak boleh dilakukan. “Jadi indikasi seperti ini tidak hanya terjadi di Pemilu 2024, tapi kalau memang terjadi lagi di Pemilu 2024, saya kira proses penegakan hukumnya harus berjalan,” kata Fadli.

2. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy: Operasi Sayang Anak Lagi

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengancam bakal membongkar anomali penambahan suara PSI yang tidak wajar dalam hak angket pada pekan ini.

Berita terkait

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

29 menit lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

9 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

20 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

23 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

1 hari lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

1 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya