Lembaga Falakiyah PBNU Prediksi 1 Ramadan pada 12 Maret 2024, Begini Proses Penetapannya

Senin, 26 Februari 2024 20:20 WIB

Ilustrasi Hilal. Robertus Pudyanto/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), KH Sirril Wafa, memprediksi bahwa 1 Ramadhan 1445 H akan bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024.

Berdasarkan pengamatan posisi hilal, Kiai Sirril menjelaskan bahwa melalui pengalaman atau tajribah, hilal tidak mungkin dapat dirukyat pada 29 Sya'ban 1445 H atau bertepatan dengan Ahad, 10 Maret 2024.

"Jadi langkah ikmal/istikmal Sya'ban sebagaimana tertulis di almanak PBNU sudah benar. Insyaallah fix 1 Ramadhan 1445 H bertepatan dengan 12 Maret 2024 M," kata Sirril, dilansir dari NU.or.id.

Kedudukan Hilal

Menurut penjelasan LF PBNU, pada tanggal 29 Sya'ban 1445 H, hilal bertepatan dengan Ahad Legi, 10 Maret 2024. Data perhitungan falak LF PBNU menunjukkan tinggi hilal sebesar 0 derajat 11 menit 25 detik.

Advertising
Advertising

Sementara itu, ijtima atau konjungsi terjadi pada Ahad Legi, 10 Maret 2024 pukul 16:00:50 WIB. Kedudukan hilal berada pada 1 derajat 11 menit 27 detik selatan matahari dalam keadaan miring ke selatan dengan elongasi 2 derajat 30 menit 25 detik.

Proses Penetapan Awal Ramadan

LF PBNU akan melakukan rukyatul hilal atau pemantauan hilal 1 Ramadan 1445 H pada tanggal 10 Maret 2024 atau bertepatan dengan 29 Sya'ban 1445 H. Proses ini akan dilakukan secara serentak oleh LFNU daerah di sejumlah titik yang telah ditentukan, termasuk di pinggiran pantai yang menghadap ke barat dan di gedung-gedung tinggi dengan ufuk barat yang tidak terhalang.

Proses rukyatul hilal awal Ramadan akan dilakukan di sekitar 50 hingga 60 titik rukyat yang tersebar di berbagai wilayah, mencakup zona Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Proses ini akan melibatkan petugas Kementerian Agama, Pengadilan Agama, BMKG, dan masyarakat secara bersama-sama.

Rukyatul hilal akan dilakukan secara serentak oleh LFNU daerah di sejumlah titik yang telah ditentukan, termasuk di pinggiran pantai yang mengarah ke barat dan di gedung-gedung tinggi dengan ufuk barat yang tidak terhalang. Pelaksanaan rukyat ini akan melibatkan pihak terkait seperti petugas Kementerian Agama, Pengadilan Agama, BMKG, serta masyarakat.

Pada kesempatan ini, Kiai Sirril juga menjelaskan bahwa rukyatul hilal awal Ramadhan akan dilakukan di sekitar 50 hingga 60 titik rukyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Proses ini dilakukan secara cermat dan terencana, dengan koordinasi antarpihak yang terlibat untuk memastikan penetapan awal Ramadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana dengan Muhammadiyah?

Sementara NU dan pemerintah akan mengadakan sidang isbat pada 10 Maret mendatang, Muhammadiyah telah terlebih dahulu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1445 H, yakni pada Senin, 11 Maret 2024.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, pada Konferensi Pers di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta. Metode penetapan menggunakan Hisab Wujudul Hilal Hakiki.

Sayuti berharap maklumat ini memberi kejelasan bagi umat Islam. Turut hadir Ketua Umum dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Selain awal Ramadan, keputusan juga mencakup hari Idulfitri 1 Syawal yang jatuh pada 10 April, Puasa Arafah 9 Zulhijah pada 16 Juni, dan hati Iduladha 10 Zulhijah pada 17 Juni 2024.

“Semoga maklumat ini diikuti oleh warga Muhammadiyah,” kata Sayuti.

Pilihan Editor: Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 11 Maret 2024 dan Idul Fitri pada 10 April 2024

Berita terkait

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

3 jam lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

21 jam lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

1 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

3 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

3 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

3 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

LBM PBNU Sebut Haji Ghasab Termasuk Kegiatan Ilegal, Apa itu Haji Ghasab?

3 hari lalu

LBM PBNU Sebut Haji Ghasab Termasuk Kegiatan Ilegal, Apa itu Haji Ghasab?

Praktik haji ghasab berada di luar prosedur atau manasik tanpa visa haji, sehingga bertentangan dengan substansi syariat Islam.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

10 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

10 hari lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya