TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK angkat bicara soal hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024 di tengah wacana pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Adapun wacana pertemuannya dengan Megawati sebelumnya diungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu pada Jumat kemarin, 23 Februari 2024.

Menurut JK, pihak pemerintah dan partai-partai pendukungnya tak perlu takut menghadapi kemungkinan dijalankannya proses hak angket.

JK mengatakan penggunaan hak angket di parlemen bisa jadi momen klarifikasi pemerintah atas berbagai tudingan kecurangan pemilu. Dia pun meminta agar pihak-pihak tertuduh bisa menjalani proses hak angket tanpa khawatir.

Jika pemerintah khawatir, kata JK, hal tersebut justru bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

“Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi, kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya,” kata JK di Universitas Indonesia, Depok, pada Sabtu, 24 Februari 2024 seperti dikutip dari keterangan tertulis.

JK menyampaikan penggunaan hak angket akan bermanfaat untuk semua pihak, khususnya partai-partai yang menggugat dan pemerintah beserta partai-partai pendukungnya sebagai tergugat.

Jika memang tidak ada kecurangan, kata JK, proses tersebut bisa dilakukan untuk meluruskan berbagai isu yang akhir-akhir ini menjadi masalah.

“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," ujar JK.

Adian pastikan pertemuan Megawati-JK

Sebelumnya, Adian mengungkap peluang pertemuan antara Megawati dan JK. Kendati begitu, Adian enggan mengelaborasi lebih lanjut mengenai tersebut.

“Kita denger aja. Kita ikuti. Pasti terjadi lah, pasti dong,” kata Adian usai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Februari 2023.

Diketahui, JK merupakan pendukung pasangan calon Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan PDIP adalah pengusung pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dalam Pemilu 2024, pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa kali dituding memihak untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selanjutnya: Gibran adalah putra sulung Jokowi…

<!--more-->

Diketahui, Gibran adalah putra sulung Jokowi, sementara Prabowo merupakan Menteri Pertahanan di kabinetnya. Soal tudingan kecurangan-kecurangan tersebut di antaranya: pengerahan aparat, intimidasi kepala desa, hingga pernyataan bantuan sosial yang dibiayai APBN sebagai pemberian Jokowi.

Adapun usulan penggunaan hak angket pertama kali disampaikan calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar menyarankan agar partai pendukungnya di DPR menggulirkan hak angket.

Eks Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Sementara itu, tiga partai Koalisi Perubahan menyatakan siap mendukung PDIP menggulirkan hak angket. Mereka adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Komitmen itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy.

"Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket," kata Hermawi usai rapat dengan kedua koleganya itu di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 22 Februari 2024.

Presiden Jokowi sendiri mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 21 Februari 2024, memastikan pihaknya akan menolak hak angket.

Selaras dengan Airlangga, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan jangan ada prasangka kecurangan.

“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas – (berharap) bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN,” kata AHY usai dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.

Selain Golkar dan Demokrat, partai pendukung pemerintah seperti Gerindra dan PAN juga menolak hak angket soal pemilu. Mereka menganggap hak angket sebagai upaya yang tak perlu.

DANIEL A. FAJRI | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: JK soal Hak Angket Pemilu: Pemerintah Tak Perlu Takut Bisa Jadi Klarifikasi, Kecuali Ada Apa-apa