TEMPO.CO, Jakarta - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan tiga prioritas kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan UU MK.

Menko Polhukam baru dilantik itu meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi dikutip dari Antara, Rabu, 22 Februari 2024.

Selanjutnya soal BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Pesan Mahfud MD soal Pe er Menko Polhukam

Pada Kamis, 23 Februari 2024, Hadi menemui eks Menko Polhukam Mahfud Md., untuk berdiskusi membahas pekerjaan rumah (PR) di Kemenko Polhukam yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi di dalam saya membicarakan terkait pending matter (pekerjaan rumah) yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam. Beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali, yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan,” kata Hadi saat jumpa pers selepas pertemuan di pelataran kediaman Mahfud Md.

Mahfud, dalam sesi jumpa pers yang sama, mengaku tak memberikan saran-saran kepada Hadi, hanya berbagi informasi mengenai persoalan yang sifatnya substantif.

“Saya sudah tahu Pak Hadi sangat cakap untuk melakukan ini sehingga saya tidak memberi kiat-kiat, tetapi memberi substansi masalahnya. Beliau bisa lebih lincah daripada saya nanti kalau substansinya sudah selesai,” kata Mahfud Md.

Namun, keduanya secara singkat menyinggung persoalan-persoalan substantif termasuk soal kerja Satgas BLBI, penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, dan terkait Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

“BLBI tadi sudah, tadi sudah detail BLBI. UU MK, ya tadi sudah detail disampaikan ke saya. (Pelanggaran HAM berat), iya semuanya diserahkan ke saya. Ketiga-tiganya, pokok (masalah) ini semuanya sudah,” kata Hadi, dikutip dari Antara.

Diketahui, saat jumpa pers terakhirnya sebagai menko Polhukam pada 1 Februari 2024, Mahfud MD juga sempat menyebut ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang dia titipkan ke Presiden Jokowi saat mundur sebagai menko polhukam, yaitu soal penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan RUU MK yang menurut dia sebaiknya dihentikan karena tak adil bagi para hakim.

BLBI satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud kala ia menjabat. Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Diketahui, Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menko Polhukam pada Rabu 21 Februari 2024, setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, kemudian selang beberapa jam dia juga menerima jabatan itu dari Tito Karnavian yang sebelumnya ditugaskan Presiden sebagai pelaksana tugas (plt.)

Hadi Tjahjanto mengisi posisi Menko Polhukam definitif menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri pada awal Februari 2024. Hadi setidaknya punya waktu selama kurang lebih delapan bulan untuk menuntaskan kerja-kerja di Kemenko Polhukam sampai presiden-wakil presiden periode 2024–2029 dilantik pada 20 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Di Mana Ada Jokowi di Situ Ada Hadi Tjahjanti dari Solo hingga Istana Negara