TEMPO.CO, Garut - Satu pekan pasca gelaran Pemilu 2024, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat tampak lengang. Bahkan hampir tidak terlihat adanya aktivitas dari para wakil rakyat.

Termasuk saat para guru honorer menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka setelah disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tidak ada satu pun anggota DPRD yang menerima kedatangan para guru ini.

"Kami mau audensi, tapi tidak ada anggota dewan," ujar Mamul Abdul Fatih, Wakil Ketua Paguyuban Guru Honorer Garut, Kamis 22 Februari 2024, di Gedung DPRD Garut.

Berdasarkan pantauan Tempo, setiap ruangan, baik ruangan Komisi maupun Fraksi, tertutup rapat. Begitu pun dengan Ruang Rapat Paripurna yang biasa digunakan rapat dan menerima aspirasi masyarakat.

Tak hanya itu, di ruangan Sekretariat Dewan tampak lengang. Tak terlihat adanya kesibukan.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan Tuti Sugiarti membantah bila para wakil rakyat mangkir kerja usai pelaksanaan pemilu. Menurut dia, usai pemilu, anggota DPRD langsung masuk kerja dengan menggelar rapat Paripurna hari jadi Garut, pada Jumat, 16 Februari 2024.

"Anggota dewan sedang bekerja masing-masing. Ada yang kunjungan kerja di luar kantor," ujar Tuti tanpa merinci kegiatan anggota dewan tersebut.

Menurut Tuti, setiap anggota dewan selalu hadir saat ada agenda rapat. Untuk pekan ini, rencananya para wakil rakyat akan menggelar rapat pada Jumat, esok hari.

Disinggung terkait tidak hadirnya wakil rakyat dalam demonstrasi guru honorer, Tuti mengaku bahwa tidak ada permintaan audensi. Guru honorer hanya akan datang ke gedung dewan untuk melakukan istighosah.

"Surat yang kami terima dari para guru tidak ada permintaan audensi, makanya tidak ada anggota dewan," kata Tuti.

Pilihan Editor: Partai Ummat Desak KPU Hentikan Penghitungan Suara dengan Sirekap