Hadi Tjahjanto Bertemu Ketua Umum PBNU, Koordinasi untuk Jaga Situasi Aman usai Pemilu

Reporter

Antara

Kamis, 22 Februari 2024 15:57 WIB

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto tiba untuk bertemu dengan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Ini merupakan pertemuan pertama keduanya usai hadi dilantik sebagai Menko Polhukam.

Hadi mengatakan dia sengaja bertemu Gus Yahya, panggilan akrab Yahya Cholil Staquf, untuk berkoordinasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban ke depan, terutama sampai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 dilantik pada 20 Oktober 2024. "Oleh sebab itu, agenda penting yang harus saya lakukan adalah harus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh, kemudian ormas (organisasi kemasyarakatan), adalah bagian dari komponen bangsa yang harus dipegang erat," kata dia, Kamis, 22 Februari 2024.

Menurut Hadi, sejauh ini ia telah menjalin koordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dari keduanya, Hadi menerima laporan bahwa situasi Indonesia sampai saat ini aman dan kondusif.

"Ini yang harus dijaga kondisinya, sehingga agenda sampai akhir tahun nanti semua terjaga dengan baik," kata Hadi.

Mengenai PBNU, Hadi menilai ormas itu sebagai mitra penting pemerintah untuk menjaga situasi tetap kondusif. "PBNU ini adalah organisasi kemasyarakatan yang sangat besar, yang berfalsafah keagamaan, mulai dari struktural sampai dengan kultural. Oleh sebab itu, (PBNU) memiliki peran yang besar untuk berkontribusi terhadap situasi yang kondusif seperti saat ini pascapileg, pilpres, tanggal 14 Februari 2024," ujarnya.

Advertising
Advertising

Dalam pertemuan itu, Hadi dan Gus Yahya berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dan memelihara situasi Indonesia tetap aman dan tenteram. "Kami bisa lakukan beberapa kegiatan di lapangan untuk bisa mengajak masyarakat tetap tenang dan oleh Ketua Umum PBNU sempat kami bicarakan," kata dia.

Gus Yahya mengaku siap membantu pemerintah untuk menjaga situasi tetap tenteram selama tahun politik sampai nanti ada presiden baru yang terpilih. "Insya Allah kami mampu menjaga keadaan yang sudah kondusif," kata dia.

Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md pada Rabu, 21 Februari 2024. Saat pelanitkan, ia mendapat tugas dari Jokowi untuk menjaga situasi bangsa Indonesia tetap aman dan tertib.

Pilihan Editor:Profil Hadi Tjahjanto yang Dilantik Jokowi Jadi Menkopolhukam Besok

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

17 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya