TEMPO.CO, Jakarta - Seratusan tokoh menolak penyelesaian dugaan kecurangan Pilpres 2024 diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Mereka meyakini lembaga tinggi negara tersebut tidak akan bersikap adil.

“Kami menolak penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui MK, yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial dan tidak akan lepas dari kekuasaan eksekutif,” ujar para tokoh dari berbagai kalangan dalam deklarasi Gerakan Pemilu Bersih 100 Tokoh Menolak Pemilu Curang Terstruktur, Sistematis dan Masif, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Pakar hukum yang tergabung dalam gerakan tersebut, Eggi Sudjana mengatakan, mereka tidak mempercayai penyelesaian sengketa Pilpres di MK. Sebab, kata dia, sejak awal proses penyelenggaraan pemilu, MK tidak bersikap adil dengan mengabulkan syarat pencalonan capres cawapres untuk Gibran Rakabuming Raka.

“Diduga kuat kalau nanti kita adukan lagi ke MK yang ketuanya Usman, karena sekarang dia akan jadi ketua lagi melalui putusan PTUN, itu namanya bloon. Makanya saya nggak percaya dengan MK,” ujarnya.

Oleh karena itu, para tokoh yang tergabung dalam gerakan tersebut mendukung penggunaan hak angket oleh DPR RI untuk menyelesaian dugaan kecurangan pilpres.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan jika penggunaan hak angket tersebut terwujud dan bila hasilnya harus memakzulkan seorang presiden, maka menurutnya, hal itu merupakan keputusan rakyat. Dia mendorong lembaga legislatif membentuk pansus hak angket.

“Kami selalu berjuang dengan keyakinan disertai ikhtiar. Cuma nanti hasil akhirnya ternyata iya atau tidak, itu yang kami sampaikan sebagai takdir,” ujarnya.

Din menjelaskan gerakan pemilu bersih diprakarsai banyak tokoh bangsa, salah satunya Jusuf Kalla. Selain itu ada tokoh agama, cendikiawan, ilmuwan, pekerja seni, aktivis perempuan dan organisasi kepemudaan lainnya.

Menurutnya gerakan ini lahir dari kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang mereka simpulkan mengalami kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

INDRA WIDYASTUTI (MAGANG)

Pilihan Editor: Ditanya Koordinasi dengan PDIP, Jokowi: Saya Tidak Ragu Tunjuk AHY sebagai Menteri ATR