Real Count KPU, Berapa Suara yang Diraih Menpora Dito dan Menaker Ida Fauziyah?

Rabu, 21 Februari 2024 16:16 WIB

Menpora Dito Ariotedjo berpose setelah menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 61 Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 14 Februari 2024. ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, memuncaki perolehan suara dari calon legislatif atau caleg Partai Golongan Karya atau Golkar di Daerah Pemilihan atau Dapil DKI Jakarta I. Dito, demikian Dito akrab disapa, memperoleh 17.489 suara di Dapil tersebut. Perolehan suara KPU itu memastikan Dito bakal menduduki kursi di Parlemen untuk periode 2024-2029.

Angka ini berdasarkan hasil perhitungan di situs Sirekap yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Rabu, 21 Februari 2024 pukul 15.00 dengan jumlah 56,46 persen suara dari TPS masuk. Suara Partai Golkar di Dapil DKI Jakarta I memperoleh 34.551 suara atau 6.43 persen. Sementara itu, secara perhitungan nasional Partai Golkar memperoleh 10.141.036 suara atau 15,09 persen.

Diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dalam penghitungan suara, pasangan nomor urut 2 itu memperoleh 58.247.004 suara atau 58 persen. Sedangkan Anies-Muhaimin memperoleh 24.052.055 suara atau 24,25 persen dan Ganjar-Mahfud memperoleh 16.893.098 suara atau 17,03 persen.

Selain Dito, calon legislatif atau Caleg Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Ida Fauziah, berpeluang lolos ke Senayan pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Di daerah pemilihan atau Dapil DKI Jakarta II, Ida yang juga Menteri Ketenagakerjaan itu memperoleh 27.186 suara. Angka itu paling tinggi daripada enam Caleg dari PKB lain.

Dalam situs rekap suara yang dikelola oleh KPU hingga Rabu, 21 Februari 2024 pukul 15.00, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 7,5 persen atau 73.614 ribu suara di Dapil DKI Jakarta II. Angka itu perpaduan antara suara sah partai politik dan calon legislatif. Dalam skala nasional, PKB memperoleh 11,83 persen atau 7.949.256 suara.

Advertising
Advertising

Diketahui PKB saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung pasangan presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dalam hasil hitung cepat di situs KPU, pasangan Anies-Muhaimin di Jakarta II memperoleh 1.405.400 atau 40,78.

Menurut Pasal 411 ayat 2 Undang Nomor 7 Tahun 2017, penetapan hasil pemilu caleg maju lolos ke Senayan terdiri atas perolehan suara parpol dan calon anggota DPR. Penetapan suara parpol untuk caleg DPR dilakukan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka.

“KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon (paslon), perolehan suara parpol untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara,” dikutip dari Pasal 413 ayat (1) UU Pemilu.

Selanjutnya, Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa parpol peserta pemilu harus mencapai ambang batas perolehan suara parlemen (parliamentary threshold) paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR.

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 414 UU Pemilu.

Pilihan Editor: Puan Maharani Sudah Raih 183.312 Suara, Terbanyak di Dapil Jawa Tengah V

Berita terkait

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

9 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

21 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

23 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

1 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya