Tedjo Edhy Purdijatno Menko Polhukam Tersingkat di Kabinet Jokowi, Ini Profilnya

Rabu, 21 Februari 2024 14:20 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat menggelar keterangan pers seusai mengunjungi pusat komando pencarian pesawat AirAsia QZ 8501 di Kantor Basarnas, Jakarta, 29 Desember 2014. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Rabu, 21 Februari 2023. Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabar Menteri ATR/BPN menggantikan Mahfud Md menjadi Menko Polhukam keenam dalam kabinet Jokowi.

Kabinet Jokowi memang kerap melakukan reshuffle kabinet, salah satunya jabatan Menko Polhukam. Pada periode pertama, Jokowi melakukan dua kali reshuffle Menko Polhukam. Salah satu Menko Polhukam dengan jabatan relatif singkat adalah Tedjo Edhy Purdijatno. Ia menjadi Menko Polhukam pertama di pemerintahan Jokowi. Berikut profilnya

Dilansir dari polkam.go.id, Tedjo Edhy Purdijatno lahir di Magelang pada 20 September 1952. Tedjo menamatkan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1975. Selain itu, ia pernah mengikuti Kursus Perwira Remaja, Dikbang ABRI, Sus Prostis, Diklapa 2, Seskoal Angkatan 29, Sesko ABRI,dan Lemhanas KRA 34.Di bidang akademik, Tedjo berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hangtuah Surabaya di tahun 2001.

Karier awal militernya ia mulai dengan mengabdi di Satuan Udara AL. Pada 1982, ia ditugaskan di KRI dan menduduki beberapa jabatan selama bertahun-tahun. Di sana, ia menjabat sebagai Palaksa KRI Teluk Penyu (513) Satuan Amfibi Armatim. Kemudian Komandan KRI Teluk Lampung (540) Satlinlamil Surabaya, Komandan KRI Teluk Semangka (512) Satfib Armatim, dan Komandan KRI Multatuli (561) Satfib Armatim.

Setelah cukup lama di KRI. Tedjo Edhy kemudian ditugaskan di Mabes AL sebagai Paban VI Binkuat Sopsal Kasal Mabesa. Di sana, ia juga pernah menjadi Komandan Satfib Armatim, Asrena Mako Armatim, Kapok Sahli A Kasal Bidang Wilnas.

Advertising
Advertising

Kemudian, ia kembali menjabat posisi Komandan di Guskamla Armabar, Kepala Staf Koarmatim, dan Wakil Komandan Seskoal. Lalu, ia ditunjuk sebagai Sahli Tingkat III bidang Hubintek Mabes TNI, Staf Ahli Manajemen Nasional Lemhanas.

Setelah menjadi Staf Ahli, Tedjo ditunjuk menjadi Panglima Koarmabar. Setelah itu, ia menjadi Asisten Perencanaan Kasal, dan Dirjen Perencanaan Pertahanan Dephan, Komandan Sesko TNI, serta Kepala Staf Umum TNI.

Pada 1 Juli 2008, Tedjo Edhy dilantik menjadi Kepala Staf TNI AL atau KSAL oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menggantikan Laksamana TNI Sumardjono yang memasuki masa pensiun. Jabatan tersebut hanya bertahan satu tahun empat bulan. Pada 13 November 2009, Tedjo digantikan oleh Agus Suhartono.

Setelah bergelut di dunia militer, Tedjo pun sempat menjajal karier politik. Peraih penghargaan Panglima Gagah Angkatan Tentara dari Kerajaan Malaysia itu kemudian ditarik menjadi Menko Polhukam oleh Jokowi. Ia menjabat selama sepuluh bulan saja.

Pada 12 Agustus 2015, Jokowi mengganti enam menteri di kabinetnya. Salah satunya politikus NasDem, Tedjo Edhy Purdijatno. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Jabatan tersebut diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. "Saya yakin Pak Tedjo bisa berada di mana saja untuk memberikan pengabdiannya, tak harus di Kabinet Kerja," ujar Surya.

Pada masa ia menjabat, Tedjo Edhy cukup sering mengundang kontroversi. Misalkan, dalam kasus Polri vs KPK, ia pernah menyebut bahwa dukungan, demonstrasi kepada KPK berasal dari rakyat tak jelas.

Selain mendapat penghargaan dari Kerajaan Malaysia, mantan Menko Polhukam itu mendapat penghargaan Pingat Jasa Gemilang dari pemerintah Singapura, dan Frand Cross Kinght to the Order of Crown of Thailand dari Kerajaan Thailand. Selain itu, ia juga mendapat banyak gelar dari TNI.

ANANDA RIDHO SULISTYA | YOLANDA AGNE | RIZKI DEWI AYU | DANIEL A. FAJRI | RACHEL FARAHDIBA REGAR | AMIRULLAH | KHUMAR MAHENDRA

Pilihan Editor: Rabu Reshuffle, Jokowi Kerap Lakukan Pergantian Menteri Kabinet Pada Rabu Pon, Kenapa?

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

1 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

5 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

8 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

12 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

12 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

13 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

14 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

15 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

16 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya