Jabatan Khofifah Indar Parawansa Selesai sebagai Gubernur Jawa Timur, Simak 3 Hal Ini

Reporter

Yolanda Agne

Editor

Bram Setiawan

Kamis, 15 Februari 2024 16:53 WIB

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam balutan tenun ikat asal Lamongan, Jawa Timur/Foto: Instagram/Khofifah Indar Parawansa

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani surat keputusan pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Khofifah mengakhiri masa baktinya sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur Emil Dardak pada 13 Februari 2024.

Sebelum berhenti menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah menyatakan akan mendukung Prabowo-Gibran. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menonaktifkan Khofifah sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU.

PBNU sudah menetapkan parameter keterlibatan anggotanya dalam Pemilu 2024. Dalam hal ini, kata dia, pengurus yang terlibat dalam tim kampanye harus nonaktif dari jabatannya sampai Pilpres berakhir. Pada 20 Januari 2024, Khofifah menyerahkan surat penonaktifkan dari kepengurusan Muslimat NU.

Semasa menjabat Gubernur Jawa Timur, Khofifah beberapa kali disoroti.

1. Diduga Mempolitisasi Acara Harlah NU

Advertising
Advertising

Gelaran acara Harlah NU ke-101 dan Muslimat NU ke-78 tahun sempat menuai kritik. Alasannya, beberapa pihak menganggap acara itu sengaja digelar sebelum Khofifah nonaktif dari kepengurusan Muslimat NU. Padahal, dia sudah menyatakan diri sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Kabar politisasi acara Harlah Muslimat NU ke-78 juga mencuat lantaran hari peringatan yang tak sesuai dengan tanggal didirikannya organisasi tersebut. Jika merujuk pada kalender Masehi, peringatan itu seharusnya dilaksanakan pada 29 Maret 2024. Sebagian orang pun menyangka acara itu sengaja digelar lebih dulu sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan pada 14 Februari.

Khofifah membantah. Dia menjelaskan, Harlah Muslimat NU mengikuti sistem penanggalan Hijriah, yang jatuh pada 26 Rabiul Akhir. Adapun tanggal tersebut sebenarnya telah berlalu pada November 2023. Ia menjelaskan tanggal 20 Januari dipilih untuk merayakan Harlah karena berada di tengah-tengah tanggal hari lahir menurut kalender Masehi dan Hijriah.

"Jadi, bukan dimajukan, ini di tengah-tengah antara Hijriah dan Masehi. Hijriah 26 Rabiul Akhir, sekarang sudah masuk 8 Rajab," katanya.

Khofifah juga menyangkal tuduhan pihaknya menggunakan acara Harlah NU dan Muslimat NU untuk mendapat dukungan politik di Pemilu 2024. "Apa yang ada di dalam prosesi ini, apa ada simbol-simbol, apa ada logo-logo atau ada apa yang patut diduga (mendukung salah satu paslon)?" ucapnya.

2. Ruang Kerja Khofifah Digeledah KPK

Pada Desember 2022 ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Sekretaris Daerah Jawa Timur, digeledah KPK. Penggeledahan ini untuk menelusuri kasus dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Khofifah menyatakan menghormati proses yang dilakukan KPK. "Itu bagian dari proses yang harus kami hormati semuanya," katanya, Rabu 21 Desember 2022. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak. Sahat ditangkap bersama tiga orang lain. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat yang dikucurkan melalui dana APBD Jawa Timur.

3. Menyebabkan Kerumunan Saat Pandemi

Beredar video yang menunjukkan kerumunan acara ulang tahun Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, pada 19 Mei 2021. Saat itu memicu serbuaj kritik, karena pada saat itu kasus Covid-19 sedang tinggi di Jawa Timur. Khofifah dianggap melanggar protokol kesehatan, karena membuat kerumunan.

Khofifah menyampaikan permintaan maafnya. Menurut dia video tersebut telah terdistorsi, perayaan itu sebagai syukuran yang juga tanpa persiapan, sepengetahuan dan persetujuan dia. "Tidak ada lagu ulang tahun, tidak ada ucapan ulang tahun, tidak ada bersalam atau berjejer, juga tidak ada potong kue tart ultah," kata dia,

Adapun tentang lokasi di halaman luar rumah dinas, kata Khofifah, mampu memuat 1.000 orang. Jika ditambah samping mencapai 1.500 orang. Tetapi yang hadir saat itu, dia menjelaskan, hanya 31 orang juga 10 anak yatim, serta delapan orang tim selawat dan rebana.

YOLANDA AGNE | DANIEL A. FAJRI | SULTAN ABDURRAHMAN | KUKUH S. WIBOWO | ZACHARIAS WURAGIL | EKO ARI WIBOWO

Pilihan Editor: Khofifah Minta Pendukung Prabowo-Gibran Tidak Euforia

Berita terkait

Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

1 jam lalu

Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

PAN belum memberikan rekomendasi kepada Emil Dardak karena Demokrat belum melakukan komunikasi politik dengan mereka.

Baca Selengkapnya

Didukung Banyak Parpol, Khofifah Disebut Punya Potensi Menang Lagi di Pilkada Jatim

19 jam lalu

Didukung Banyak Parpol, Khofifah Disebut Punya Potensi Menang Lagi di Pilkada Jatim

Ujang menyebut belum ada figur yang berani muncul lantaran Khofifah memiliki elektabilitas baik di Jatim dan didukung oleh partai pemenang pilpres.

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

22 jam lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Belum Ada Penantang yang Sebanding dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024

1 hari lalu

Pengamat Nilai Belum Ada Penantang yang Sebanding dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024

Pengamat menyebut posisi Khofifah Indar Parawansa sebagai kandidat di Pilkada Jawa Timur terlalu kuat.

Baca Selengkapnya

Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

1 hari lalu

Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

1 hari lalu

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

1 hari lalu

Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya