Bawaslu Minta Baliho SBY Bertuliskan Masih Ingat Saya? untuk Diturunkan

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 13 Februari 2024 22:40 WIB

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty merespons maraknya billboard mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dipajang di sisi jalanan Jakarta. Pihaknya akan meminta supaya gambar SBY diturunkan.

Menurut dia, dalam masa tenang Pemilu 2024 tidak boleh ada aktivitas kampanye. "Dalam konteks masa tenang, sesungguhnya tidak boleh ada aktivitas kampanye pemilu, apa pun bentuknya, enggak boleh. Itulah yg disebut dengan masa tenang," kata Lolly kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024.

Lolly mengatakan, perihal gambar SBY yang terpajang di masa tenang Pemilu 2024 ini, sudah menjadi bahan kajian di Bawaslu. Dalam kajian itu, yang didiskusikan bukan sekadar mencari tahu adanya unsur kampanye. Dia menyatakan dalam billboard itu tak tertulis visi misi.

"Enggak ada citra diri. Itu cuma tulisan sama foto ya? Tidak ada nomor partai? Sehingga kalau dari kacamata definisi kampanye, maka itu tak terpenuhi unsur (pelanggaran)," tutur Lolly.

Namun dia menyatakan, Bawaslu diberi mandat untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran. "Karena itu kami kemudian meminta agar billboard ini diturunkan," tutur dia.

Advertising
Advertising

Sehingga perihal billboard SBY itu, Bawaslu akan mengeluarkan imbauan supaya gambar pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu segera diturunkan. "Karena ini sedang proses (masa tenang) tidak boleh, harusnya semua orang menjaga," kata dia.

Baliho bergambar Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tiba-tiba muncul di sejumlah titik di Jakarta pada masa tenang. Baliho itu bergambar wajah SBY melambaikan tangan kanannya di bawah tulisan "Masih Ingat Saya?".

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan baliho itu merupakan inisiatif pribadi Presiden RI ke-6 itu. "Beliau menyapa rakyat yang pernah dipimpinnya," ujar Herzaky saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 12 Februari 2024.

Menurut Herzaky, SBY memasang baliho itu setelah melihat animo masyarakat atas kedatangannya di berbagai daerah. Dari perjumpaan-perjumpaan itu, Herzaky mengatakan SBY merasakan masih banyak rakyat yang merindukannya.

Herzaky membantah baliho itu merupakan bentuk kampanye. Menurut dia, tak ada ajakan memilih serta identitas partai dalam baliho itu. "Beliau mempunyai hak sebagai warga negara," kata Herzaky.

Pilihan Editor: Anggota KPPS di Kabupaten Magetan Meninggal, Diduga karena Kelelahan

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

30 menit lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

12 jam lalu

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

Cara Biden menangani isu Gaza menjadi penentu penting untuk suara pemilu nanti.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

19 jam lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

19 jam lalu

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

Biden dan mantan presiden Donald Trump sepakat untuk menggelar dua debat kampanye pada Juni dan September dalam pemilihan presiden AS tahun ini

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

23 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

23 jam lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

1 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya