Film 'Dirty Vote' dan 'Yang (Tak Pernah) Hilang' Beredar di Masa Tenang Pemilu, Guru Besar Fisip Unair: Tujuannya Berbeda

Reporter

Tempo.co

Senin, 12 Februari 2024 21:07 WIB

Petrus Bima Anugerah alias Bimo Petrus ( memakai topi) saat mengunjungi kos-kosan aktivis SMID di Jalan Jojoran Surabaya pertengahan 1997. Foto: dok Ikohi

TEMPO.CO, Surabaya-Dua buah film dokumenter diluncurkan menjelang pemungutan suara pemilihan umum 14 Februari 2024, yakni Dirty Vote serta Yang (Tak Pernah) Hilang. Dirty Vote yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube, merupakan analisis dugaan praktek kecurangan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maupun Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Penganalisa dugaan tindak kecurangan itu ialah pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, pakar hukum tata negara pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar.

Namun ketiganya lebih banyak menyoroti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai secara sistematis menggerakkan sumber-sumber kewenangannya untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Misalnya melalui pembagian bantuan sosial kepada masyarakat, pengerahan aparat negara, dan sikap ketidaknetralan yang ditunjukkan secara terang-terangan.

Adapun Yang (Tak Pernah Hilang) merupakan film dokumenter tentang penculikan oleh aparat pada Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah alias Bimo Petrus pada Maret 1998. Film ini diproduksi oleh komunitas #KawanHermanBimo. Dua mahasiswa prodemokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga Surabaya itu sampai sekarang tidak jelas keberadaanya.

Dua anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu diculik aparat bersenjata dan diduga telah dihabisi karena memperjuangkan reformasi. Yang (Tak Pernah Hilang) diluncurkan secara terbatas di Ruang Adi Sukadana Fisip Unair pada Rabu, 7 Februari 2024.

Guru besar Fisip Unair Hotman Siahaan melihat, dua film dokumenter itu diluncurkan dengan tujuan berbeda. Dirty Vote, menurut Hotman, bertujuan untuk mengingatkan masyarakat atas upaya-upaya yang mungkin bisa mencurangi pemilu.

“Bahwa ternyata ada rekayasa-rekayasa tertentu dari kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu. Kan itu inti film yang dibuat tiga ahli hukum tata negara tersebut,” kata Hotman saat dihubungi, Senin, 12 Februari 2024.

Hotman menilai peluncuran Dirty Vote di minggu tenang kampanye mempunyai kesan politik kuat. Hanya saja untuk kepentingan siapa film itu dibuat, Hotman tidak tahu. Namun Hotman menangkap maksud dari Dirty Vote untuk mengingatkan masyarakat agar bila memilih calon pemimpin pilihlah yang benar.

“Karena di film itu kan dikatakan ketiga-tiganya (pasangan calon) melakukan kecurangan terselubung, Tapi paling banyak yang dilakukan kekuasaan to,” tutur Hotman.

Adapun Yang (Tak Pernah Hilang) Hotman tahu persis bahwa tujuannya untuk mengingatkan sejarah kepada mahasiswa-mahasiswa Fisip dan mahasiswa Unair yang muda-muda secara keseluruhan bahwa di kampusnya dulu pernah ada dua mahasiswa yang hilang karena diculik aparat keamanan.

“Tujuan utamanya mengingatkan sejarah pada mahasiswa-mahasiswa Unair era sekarang ini yang tidak paham sejarah, dan dosennya tidak pernah memberi tahu,” kata Hotman.

Hotman berujar Yang (Tak Pernah Hilang) tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kondisi politik. Namun karena film tersebut rampung dibuat bersamaan dengan masa kampanye pasangan capres-cawapres, maka terkesan politis.

“Mestinya film ini selesai enam bulan lalu, tapi tersendat-sendat karena berbagai kendala. Mulai dari Covid-19 sampai sutradaranya (Hari Nugroho) meninggal. Film ini tujuan awalnya untuk internal mahasiswa Fisip dan Unair keseluruhan,” kata Hotman.

Produser Yang (Tak Pernah) Hilang, Dandik Katjasungkana, membenarkan pembuatan film yang dimulai sejak 2019 itu sempat terhenti karena Covid-19. Selain terganggu pandemi, proses produksi juga tersendat karena penggagas film tersebut, Hari Nugroho, meninggal dunia pada 2020 lantaran hipertensi. Ia membantah peluncuran film tersebut untuk mempengaruhi kondisi politik menjelang pencoblosan.

“Tidak, karena kami memutar film ini dengan audience yang terbatas dan terseleksi. Kami sebisa mungkin menghindari salah satu calon presiden, sehingga jangan sampai isu besar kemanusiaan soal penghilangan paksa yang kami angkat dalam film ini akhirnya dianggap recehan,” ujar koordinator Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Jawa Timur itu.

Ihwal mengapa soft launching itu bersamaan dengan momentum pemilu, menurut alumi Fisip Unair 1991 ini karena sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada publik. Sebab, kata dia, #KawanHermanBimo sudah lama berproses membuat film dokumenter itu.

“Prosesnya terbuka, kami umumkan ke publik dengan harapan mendapatkan umpan balik, simpati, dukungan moril maupun materiil. Sehingga kalau soft launching film ini kami tunda-tunda lagi, tidak bagus juga bagi pertanggungjawaban pada publik,” kata Dandik.

Dosen Fisip Unair Airlangga Pribadi menilai film Yang (Tak Pernah) Hilang sangat bagus karena membongkar stigma dan hegemoni yang dipertontonkan elite politik maupun penguasa sejak era Soeharto hingga sekarang bahwa kalangan mahasiswa prodemokrasi yang berani mengguat kekuasaan sering dicitrakan sebagai kriminal.

"Ternyata kita bisa melihat di sini bahwa mereka yang berjuang ternyata adalah orang-orang yang mencintai negaranya, mereka memiliki wawasan serta visi mendalam tentang demokrasi. Mereka mengorbankan semuanya untuk perubahan keadilan di Republik ini,” kata Airlangga.

Pilihan Editor: Dirty Vote Menurut Sandiaga Uno: Bivitri Susanti, Zainal Arifin dan Feri Amsari Sangat Berintegritas








Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

1 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

3 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

7 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

7 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

8 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

9 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

10 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

11 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

11 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya