TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi dalam pembelian alat utama sistem persenjataan melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

“Kami menemukan surat yang terbit pada 2020 yang ditujukan kepada Rusia dan ditandatanganu langsung oleh Prabowo menunjuk PT TMI untuk pengadaan alutsista,” kata Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Gina Sabrina di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024.

Gina mengatakan, pihaknya menduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di mana menurutnya pengadaan alutsista itu diutamakan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri tak mampu memenuhi, kata dia, maka harus melalui prosedur sesuai dengan industri pertahanan yakni melalui proses pengusulan dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP.

“Namun ini tak terjadi, malah Prabowo langsung menunjuk PT TMI dalam pengadaan alutsista. Padahal dalam UU Industri Pertahanan itu dimandatkan untuk diusulkan dan juga melalui proses penetapan oleh KKIP terlebih dahulu,” kata dia.

Menurut Gina, dalam KKIP terdapat 11 kementerian atau lembaga yang diketuai Presiden Joko Widodo dan Ketua Harian Prabowo Subianto serta wakilnya dari Menteri BUMN Erick Thohir.

“Di situlah laporan muatan substansi kami karena memang ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Prabowo dengan menggunakan wewenangnya untuk langsung menunjuk PT TMI sebagai pihak ketiga untuk pengadaan alutsista,” katanya.

Selanjutnya surat penunjukan PT TMI...

<!--more-->

Untuk bukti pelaporan, Gina mengatakan sudah melampirkan surat yang dikeluarkan langsung oleh Kemhan perihal penunjukan PT TMI kemudian siapa-siapa saja pemegang saham yang berkaitan dengan PT TMI.

“Kami mempertanyakan kenapa PT TMI yang ditunjuk, dugaan kami adanya hubungan personal, ada juga bukti percakapan yang beredar di publik yang diduga Menhan dan pihak ketiga,” katanya.

Sementara Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Agus Sunaryanto mengatakan pada prinsipnya ini bagian dari proses koalisi masyarakat sipil untuk meminta kejelasan baik administrasi dan prosesnya.

“Beberapa informasi yang beredar juga ada potensi kepentingan di mana orang-orang di PT TMI punya hubungan dengan Menhan. Ini yang bisa dijadikan pintu masuk untuk menelusuri dan membongkar secara lebih transparan apa yg sebenarnya terjadi dalam pengadaan Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) atau yg biasa kita sebut alutsista,” katanya.

Sebelumnya, pengamat militer, Beni Sukadis, mengatakan berdasarkan beberapa keterangan di media, PT TMI bergerak di bidang konsultasi transfer teknologi (offset)."Artinya, PT TMI kemungkinan besar berperan dalam melakukan kajian dan analisis kebutuhan alih teknologi alutsista untuk TNI," ujarnya pada Tempo, Selasa, 9 Januari 2024.

Ia menuturkan, kajian ini tentu dilakukan dengan melibatkan para ahli militer maupun ahli teknologi dari berbagai bidang terkait. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan analisa peluang transfer teknologi.

"Namun yang menjadi persoalan, apa dan bagaimana peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)?" kata Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia ini.

PT Teknologi Militer Indonesia alias PT TMI menjadi sorotan publik setelah calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebutnya persoalan “orang dalam” di perusahaan ini. Kritik Anies di acara debat calon presiden tersebut ditujukan kepada calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengklaim yang dituduhkan Anies tidak benar. Ia bahkan bersedia untuk duduk bersama dan membuka semua data-data yang diperlukan.

"Saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara apa, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka,” ujar Prabowo.

Pilihan Editor: Ramai Soal Nilai Anies Baswedan Terhadap Kinerja Kemenhan, Ini Penjelasan Timnas AMIN dan Balasan Prabowo