Ratusan Ribu Pemilih Disebut Bakal Tetap ke TPS Kuala Lumpur Meski Tak Masuk DPT

Editor

Devy Ernis

Minggu, 11 Februari 2024 13:39 WIB

Seorang wanita memberikan surat suaranya saat pemilihan negara bagian di Selayang, Malaysia 12 Agustus 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Indonesia di Malaysia melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 pada hari ini, Ahad, 11 Februari 2024. Menurut perwakilan yayasan Migrant CARE Indonesia yang berada di negeri jiran, ada ratusan ribu orang yang akan tetap menyambangi Tempat Pemilihan Sementara (TPS) di ibu kota Malaysia itu meski tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Direktur Migrant CARE Wahyu Susilo yang mengungkapkan ada sekitar 223 TPS di Kuala Lumpur yang melayani lebih dari 223 ribu pemilih. “Di Kuala Lumpur, Pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024 dan ada sekitar 223 TPS, TPS ini melayani 223 ribu pemilih,” kata Wahyu melalui pesan suara dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Ahad, 11 Februari 2024.

Namun, Wahyu mengatakan jumlah tersebut belum termasuk para pekerja migran yang datang ke TPS meski belum terdaftar di DPT. “Dan ini belum termasuk teman-teman pekerja migran yang sebagian besar datang dan mereka tidak terdaftar di DPT,” ucap Wahyu.

Wahyu pun memperkirakan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kuala Lumpur bakal membengkak. Adapun DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan namun belum terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Mekera dapat menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS setempat ditutup.

Wahyu mengklaim ada sekitar 150 ribu pemilih di daerah Kuala Lumpur yang belum masuk DPT dan akan menunggu agar bisa mencoblos. “Kemarin malam saya berjumpa Pak Duta Besar (Malaysia), diperkirakan sekitar 150 ribu pemilih yang belum terdaftar di DPT akan datang. Mereka akan menunggu mulai jam 2 siang,” ucap Wahyu.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan Kuala Lumpur menjadi kota di luar negeri dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) terbesar di Pemilu 2024. Pemilih di Kuala Lumpur mencapai angka 447.258. Angka tersebut terdiri dari 249.616 laki-laki dan 197.642 perempuan. Sementara itu, jumlah TPS di Kuala Lumpur berjumlah sebanyak 672 buah yang tersebar di seluruh ibu kota Malaysia itu.

Pilihan Editor: Soal Kabar Dugaan Korupsi Pesawat Mirage oleh Prabowo, Rosan Cek ke Amerika dan Greco

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

9 menit lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

28 menit lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

1 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya