Link Nonton 'Dirty Vote', Film tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 yang Diungkap Bivitri hingga Feri Amsari

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Devy Ernis

Minggu, 11 Februari 2024 11:44 WIB

Dosen Sekolah Hukum Jentera, Bivitri Susanti,Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dalam berbicara tentang kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam diskusi yang diselenggarakan Amnesty International di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai kecurangan terjadi menjelang Pemilu 2024. Presiden Jokowi diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran. Berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif itu terungkap dalam film Dirty Vote yang tayang hari ini, Ahad, 11 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB.

Namun, link untuk menonton film tersebut hingga lewat pukul 11.00 WIB belum dirilis juga. Link baru dirilis sekitar pukul 11.39 WIB.

Dalam film ini, tiga ahli hukum membeberkan bagaimana kecurangan bisa terjadi untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Tiga ahli hukum yang bekerja secara independen itu adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Mereka selama ini aktif terlibat dalam gerakan antikorupsi. Adapun sutradara film ini adalah Dandhy Laksono. "Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," kata Bivitri dalam video teaser.

Kolega Bivitri, Zainal Arifin Mochtar mengatakan film ini bisa dijadikan pemirsa untuk menjadi penghukuman atas fenomena Pemilu. Zainal menyebut film yang disutradarai Dandhy Laksono yang juga pernah mengampu film Sexy Killers ini menjadi sebuah monumen peran masyarakat melahirkan sosok seperti Presiden Jokowi.

Advertising
Advertising

"Film ini adalah monumen, tagihan. Monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi," kata Zainal.

Sementara itu, Feri Amsari menyebut film Dirty Vote ini dinilai akan mampu mendidik pemilih dalam situasi Pemilu yang kerap dimanfaatkan politikus untuk memenangkan kepentingan mereka.

“Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri.

Kemudian, dalam film ini juga akan membongkar upaya penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.


Berikut ini tautan film dokumenter eksplanatori 'Dirty Vote' yang Anda bisa simak dan unduh secara gratis.


Anda bisa menyaksikan film Dirty Vote pada link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=RRgLZ66NCmE

Untuk mengunduh film ini bisa ke link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1PYbrDw4ujWV0oF3ITc5MYs5441i7t3FQ?usp=drive_link

Pilihan Editor: Soal Kabar Dugaan Korupsi Pesawat Mirage oleh Prabowo, Rosan Cek ke Amerika dan Greco

Berita terkait

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Singgung Anwar Usman, Feri Amsari Heran Amicus Curiae Megawati Dianggap Konflik Kepentingan

29 hari lalu

Singgung Anwar Usman, Feri Amsari Heran Amicus Curiae Megawati Dianggap Konflik Kepentingan

Feri Amsari, mengklaim pengajuan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dari Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi bukan konflik kepentingan.

Baca Selengkapnya

Soal Urgensi Kehadiran Jokowi pada Sidang Sengketa Pilpres di MK, Begini Kata Pakar Hukum

42 hari lalu

Soal Urgensi Kehadiran Jokowi pada Sidang Sengketa Pilpres di MK, Begini Kata Pakar Hukum

Pakar hukum tata negara Feri Amsari berpendapat bahwa keterangan Jokowi dalam sidang di MK merupakan hal penting. Beda dengan hakim MK Arief Hidayat.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

43 hari lalu

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Permintaan Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi Sengketa PHPU Pilpres di MK

46 hari lalu

Pro-Kontra Permintaan Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi Sengketa PHPU Pilpres di MK

Selain empat menterinya, Presiden Jokowi juga menjadi salah satu saksi yang ingin diajukan di sidang PHPU Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Usulkan Hentikan Bansos Menjelang Pilkada 2024, Bagaimana dengan Dugaan Politik Gentong Babi Pemilu 2024?

58 hari lalu

KPK Usulkan Hentikan Bansos Menjelang Pilkada 2024, Bagaimana dengan Dugaan Politik Gentong Babi Pemilu 2024?

KPK usulkan menghentikan penyaluran bansos menjelang Pilkada 2024. Bagaimana dengan anggaran bansos yang melonjak menjelang Pemilu 2024?

Baca Selengkapnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

19 Maret 2024

Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

19 Maret 2024

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

19 Maret 2024

Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.

Baca Selengkapnya