Goenawan Mohamad Sebut Jokowi Tak Paham Reformasi, Merusak MA hingga Konstitusi

Reporter

Bagus Pribadi

Editor

Devy Ernis

Jumat, 9 Februari 2024 20:52 WIB

Sastrawan Goenawan Mohamad dalam acara peluncuran buku "Membaca Goenawan Mohamad" di Komunitas Utan Kayu, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022. Komunitas Utan Kayu merilis buku berjudul Membaca Goenawan Mohamad sebagai salah satu wujud perayaan ulang tahun Goenawan Mohamad ke-80 di tahun 2021 lalu yang melibatkan beberapa penulis adalah Rizal Mallarangeng, Nirwan Dewanto, Ayu Utami, dan Ulil Abshar Abdalla. Editor buku tersebut, Ayu Utami, mengatakan Goenawan Mohamad atau yang akrab disapa GM memiliki sumbangsih besar pada dunia pemikiran, seni, jurnalistik, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Namun, kajian lintas disiplin dan pembacaan kritis atas isi pemikirannya belum serius dilakukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Budayawan yang juga pendiri Majalah Tempo Goenawan Mohamad menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini seolah seperti pemerintahan Orde Baru. Ia menilai, Jokowi tak terlibat dalam perjuangan reformasi sehingga pengetahuan politiknya tak sampai memahami perjuangan reformasi.

“Sekarang yang terjadi memang seolah orde baru kembali karena memang selera orang-orang berkuasa itu begitu. Saya kira pengalaman dan pengetahuan politiknya tidak sampai. Jadi, dia (Jokowi) menikmati reformasi, tapi dia tak mengerti untuk apa reformasi. Jadi kalau sekarang dia melanggar, karena dia tak tahu bahwa itu melanggar. Menginjak orang-orang yang sudah diculik, dibunuh, atau dipenjarakan,” katanya di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2024.

Ia mengatakan akan melawan perlakuan presiden yang seperti mengembalikan nepotisme, korupsi, juga ancaman pada kebebasan. Begitu pula pada Pemilu saat ini, kenangnya, tak ubahnya seperti era Soeharto yang penuh orkestrasi.

“Jadi nanti Pilpres ini kalau Prabowo menang, yang lain akan melawan jenderal dan presiden sekaligus. Tak malu-malu pada hal mana yang patut dan tidak, nilai-nilai moral hilang karena diperdagangkan,” kata GM sapaan Goenawan Mohamad.

GM menuturkan, saat ini sivitas akademika dari ragam kampus ramai-ramai protes kinerja pemerintah Jokowi karena dinilai sudah melenceng. Hal itu, menurut dia, adalah tanda kemerdekaan tak pernah mati sendirian. “Jokowi itu merusak MA, konstitusi, terus KPU dan KPK, dan itu berbahaya sekali.”

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Komunitas Utan Kayu membacakan maklumat kepada Presiden Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2024. Mereka mewanti-wanti Jokowi untuk bersikap jujur dan adil sebagai etika politik.

Anggota Komunitas Utan Kayu Ayu Utami juga mendesak Jokowi berhenti terlibat dalam upaya memenangkan capres dan cawapres serta partai politik yang diisi oleh anak-anak Jokowi.

“Berhenti terlibat dalam upaya lancung. Sebagai pembantu anda di kabinet, kami yakini sebagian orang-orang berintegritas tinggi. Mereka memegang kuat etika profesi. anda tak bisa terus mencundangi mereka,” ujarnya.

Ia juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk menggagalkan upaya Jokowi menegakkan politik dinasti. “Kami berseru agar warga menggunakan hak pilih sebagai kewajiban sosial mempertahankan demokrasi kita agar tak direbut oleh koalisi Anda (Jokowi),” ujar Ayu.

Pilihan Editor: Ketua BEM Universitas Trisakti Akui Diintimidasi Saat Persiapkan Maklumat Kritik Jokowi

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

5 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

10 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

10 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

11 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

12 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

12 jam lalu

Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

Puncak aksi mahasiswa di Gejayan terjadi pada 8 Mei 1998 setelah salat Jumat. Moses Gatutkaca menjadi korban dengan luka parah. Siapa tanggung jawab?

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

12 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

12 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

14 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya