Singgung Pelanggaran Etik MK dan KPU, Ganjar: Demokrasi Tidak Baik-Baik Saja

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Devy Ernis

Jumat, 9 Februari 2024 19:45 WIB

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan orasi politik dalam acara Konser Rakyat 03 Menang Total di, Gentling, Banyuwangi, Jawa Timur 2024. Kampanye tersebut dihadiri oleh puluhan ribu dan menyuarakan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud untuk memenangkan di kompetisi Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo merasa gelisah dengan kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai tidak berjalan sesuai nilai dan kaidah yang berlaku. Ganjar menyebut ada sejumlah pelanggaran di beberapa lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Mahkamah Konstitusi atau MK.

“Nah, kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem. Etika apa yang mau dibicarakan dalam demokrasi kita, sebagai negara demokrasi yang cukup besar?” kata Ganjar saat berbicara pada Podcast “Speak Up” Abraham Samad, pada Jumat, 9 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu juga menyinggung gerakan masyarakat sipil yang dinilai diabaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ganjar menyebut kondisi demokrasi Indonesia sedang tidak baik.

“Dan, kemudian ya peringatan kemarin. Satu, dua dan tiga enggak didengarkan. Kampus bicara, tokoh agama bicara. Semuanya bicara. Maka, ini sebenarnya gejala yang nampak bahwa demokrasi tidak baik-baik saja,” kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, “Bagi yang merasa punya nilai dan melihat ini sedang berjalan di jalan atau rel yang keliru. Dia berbicara, mengingatkan. Dan, peringatan ini, mestinya didengarkan atau kita sedang mempertaruhkan demokrasi kita.”

Advertising
Advertising

Ganjar Singgung Pernyataan Jokowi agar Tak Pilih Pemimpin Diktator

Pada kesempatan yang sama, Ganjar menyinggung pernyataan penutupnya pada debat calon presiden terakhir, Ahad, 4 Februari kemarin. Saat itu, Ganjar mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat debat pada 2019 agar tidak memilih pemimpin yang diktator dan memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.

“Itu yang disampaikan Pak Jokowi ya. Saya sebenarnya mengutip saja. Maksud saya, gini Pak Abraham, agar kita tidak pendek ingatan. Kita jangan mudah lupa. Jangan amnesia dan ada fakta, ada jejak digital,” kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga mencatut salah satu filosofi Jawa, yaitu setiap orang seharusnya berbuat sesuai perkataan dan pikirannya.

“Agar minimal diri kita sendiri ingat, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sama. Kalau bahasa orang tua kampung kami, ya jangan esok dele, sore tempe, malamnya apa Pak? Tempe bosok. Jangan sampai begitu. Saya hanya mengingatkan. Dan, sebaiknya memilih pemimpin yang memiliki integritas, komitmen terhadap demokrasi,” kata Ganjar.

Pilihan Editor: Sivitas Akademika Universitas Trisakti Gelar Aksi Lawan Tirani Selamatkan Demokrasi

Berita terkait

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

4 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

5 jam lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

6 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

6 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

7 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

8 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

9 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

9 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

10 jam lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

10 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya