TEMPO.CO, Bangkalan - Civitas academica Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengibarkan bendera hitam sebagai wujud keprihatinan terhadap situasi politik saat ini. Aksi itu dilakukan di kampus mereka, Bangkalan, Jawa Timur, Rabu, 7 Februari 2024. Mereka berkumpul di taman kampus rektorat guna menyampaikan aspirasi keprihatinan yang sedang dialami bangsa ini.

Menurut elemen civitas academica UTM, dalam situasi seperti ini kampus harus hadir untuk mengingatkan lebih intens kepada penguasa agar nalar kekuasaan bisa dijalankan dengan lebih sehat dan bersih.

Mereka juga berharap akan terus muncul perbaikan situasi politik kenegaraan yang lebih kondusif menuju Pemilu 2024. “Kami dari civitas academica UTM, baik kalangan guru besar, dosen, mahasiswa, menyampaikan seruan keprihatinan yang sama atas kondisi perpolitikan negri akhir-akhir ini,” kata Presiden Mahasiswa UTM Moh. Anis Anwari saat dihubungi.

Civitas academica juga menuliskan aspirasi dalam bentangan kain putih guna mengingatkan elite kekuasaan agar tetap bersih menjaga nalar. Acara ini juga di isi dengan penyampaian pendapat langsung dari civitas academica untuk perbaikan demokrasi dan pemilu bersih.

Aspirasi tersebut juga dituangkan dalam lima butir maklumat, yakni ikhtiarkan politik bersih; wujudkan pemilu yang aman, damai dan beritegritas; jaga marwah kekuasaan bermartabat prorakyat; menguatkan demokrasi yang menjunjung etika moral; dan memuliakan keadilan sosial.

Dalam aksi tersebut juga dibacakan enam poin pernyataan sikap Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (PSPK FH UTM). Pertama, berdasarkan perspektif Pancasila sila ke-1 kami berpandangan bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu para penyelenggaran negara sudah sepatutnya menerapkan nilai-nilai religiusitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kedua, berdasarkan perspektif sila ke-2 Pancasila, kami berpandangan bahwa nilai-nilai kemanusiaan sudah sepatutnya dilaksanakan oleh para penyelenggara negara termasuk dalam etika politik kebangsaan.

Ketiga, berdasarkan perspektif Pancasila, mari kedepankan sila ke-3 Persatuan Indonesia, kami menyuarakan bahwa pemilu sejatinya muara akhirnya adalah persatuan Indonesia bukan untuk memecah belah, maka perlu keteladanan kepala negara (Presiden) dan ketua lembaga negara untuk dalam posisi netral atau tidak memihak bahkan menyalahgunakan kewenangannya serta mengedepankan cita hukum (rechtidee) Indonesia.

Keempat, pelaksanaan pemilu merupakan esensi dari Pancasila sila ke-4, maka kami berharap dalam Pemilu tahun 2024 ini, mari kita kembalikan dalam nuansa penuh hikmah dan kebijaksanaan bukan mementingkan kepentingan politik para penguasa.

Kelima, Pancasila Sila ke 5 mengamanahkan bangsa ini utamanya pemerintah mewujudkan keadilan sosial, maka kami berharap sudah sepatutnya pemimpin negara dapat bertindak adil bagi semua pihak dalam kontestasi pemilu tahun 2024.

Keenam, berdasarkan perspektif konstitusi (UUD NRI tahun 1945), kekuasaan Presiden sangatlah besar, dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, kemudian tidak terlampau jelas pembatasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan tidak ada pula Undang-Undang lembaga kepresidenan, makaperlu di kedepankan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Diakhir acara dilakukan pembacaan aspirasi dan deklarasi politik bersih yang dilakukan oleh perwakilan dosen dengan tema Panggilan hati (Pangesto Ateh Kanggui Indonesia) dari Madura untuk Indonesia.

Pilihan Editor: Rektor Paramadina Kritik Jokowi: Sudah Seperti Zaman Pak Harto, Presiden seperti Raja