Presiden Jokowi Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Rabu, 7 Februari 2024 15:54 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga penerima manfaat pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden memastikan Pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau masyarakat supaya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024. Jokowi juga meminta penyelenggara pemilu tetap menjaga integritas.

"Gunakan hak pilihnya. Datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya," kata Jokowi saat ditanya apakah akan kampanye 10 Februari, dikutip dari video wawancara biro pers di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 7 Februari 2024.

Pemilu, termasuk pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah direncanakan pada November 2024.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ia akan berhadapan dengan dari kandidat Koalisi Perubahan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, serta pasangan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo - Mahfud Md.

Jokowi menerima kritik dari elemen sipil hingga akademisi atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Partisipasi putranya Gibran dalam kontestasi menimbulkan kekhawatiran publik soal netralitas.

Advertising
Advertising

Di Halim Perdanakusuma pada Rabu, 24 Januari 2024, Jokowi pernah melontarkan pernyataan presiden diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan memihak. Namun sampai hari ini dia mengatakan tidak akan mengambil kesempatan untuk kampanye.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU Bawaslu dan seluruh jajaran sampai ke daerah harus profesional memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," kata Jokowi.

Kepala negara mengatakan semua pihak harus menjaga pemilu yang damai, jujur dan adil. Ia juga mengharapkan semua pihak menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: BEM UNS Solo Bergerak, Tuntut Sivitas Akademika Bersikap Lawan Perusak Demokrasi di Pemilu 2024

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

2 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

3 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

4 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

5 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

6 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

12 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

13 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya