TEMPO.CO, Solo - Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa UNS ikut bergerak melayangkan petisi mengkritik penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diwarnai dengan pelanggaran kode etik terhadap konstitusi. Mereka menggelar aksi mendesak sivitas akademika kampus tersebut untuk segera mengambil sikap melawan karena demokrasi Indonesia yang dinilai telah rusak.
Aksi digelar di depan Gedung Rektorat Dr. Prakosa UNS Solo, Rabu, 7 Februari 2024. Presiden BEM UNS Solo, Agung Luki Pradita menyerukan aspirasi mereka yang dituangkan dalam Maklumat Supersemar "Demokrasi Terkhianati, Pancasila Tercela".
"Telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi. Tindakan-tindakan untuk melanggengkan kekuasaan telah mengkhianati demokrasi yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia," ujarnya.
Dia mengatakan pengabaian kepentingan umum demi keuntungan segelintir pihak telah mencela Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup manusia Indonesia. Pada era pergerakan, Solo telah menjadi marwah bagi tumbuhnya kebangsaan Indonesia melalui Budi Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan elemen pergerakan lainnya di Surakarta yang menjadi aktor-aktor pejuang dalam menentang kesewenangan penjajah.
"Dengan demikian, kami sebagai penerusnya sangat memiliki kewajiban untuk menjaga marwah nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan menentang 'para penjahat demokrasi' dan Pancasila saat ini. Para penjahat ini merupakan pejabat publik yang mengangkangi konstitusi, melakukan pernyataan kontradiktif mengenai netralitas kampanye, melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon demi keluarga dan kroninya, serta menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kepentingannya yang jauh dari nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial," ucap dia.
Di sisi lain, dia mengatakan UNS sebagai tempat insan cendekia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada masyarakat berdasarkan ilmu, tidak diam atas ketidakbenaran, dan tidak tunduk pada kekuasaan. Universitas Sebelas Maret harus tegak lurus dengan benar-benar menunjukkan sikap sebagai kampus benteng Pancasila.
"Kami, mahasiswa atau sivitas akademika Universitas Sebelas Maret Kampus Benteng Pancasila, menyatakan kecewa atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ujar dia.
Mereka pun mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luberjurdil. Selain itu, menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon. Dia juga menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu paslon.
"Kecewa atas segala sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus yang telah bersuara berdasarkan pada standar etika dan keilmuan sebagai politik partisan," katanya.
Desakan disampaikan dalam bentuk petisi yang diklaim telah ditandatangani ribuan mahasiswa UNS.
SEPTHIA RYANTHIE
Pilihan Editor: Jusuf Kalla Kritik Pemberian Bansos oleh Pemerintah: Jangan Dibagikan di Pinggir Jalan
