Habibie Demokrasi Forum Minta Pemerintah Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Tanpa Intervensi dan Intimidasi

Reporter

Yuni Rohmawati

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 7 Februari 2024 11:36 WIB

Ilham Akbar Habibie saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 12 November 2019. Ilham mengatakan berdasarkan pengamatannya, saat ini ada 62 juta lebih atau 20-25 persen masyarakat Indonesia yang merupakan pelaku usaha kecil. Dari 25 persen itu ada 600 ribu pelaku usaha mikro dan 40 ribu usaha menengah. Sementara sekitar 61 juta merupakan pelaku usaha mikro. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Habibie Demokrasi Forum (HDF) ikut merespons kondisi politik Indonesia saat ini. HDF merekomendasikan beberapa poin penting dalam menghadapi pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pekan depan, 14 Febuari 2024.

Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie mengatakan, HFD juga mendorong untuk memperkuat demokrasi melalui peran masyarakat sipil dalam memajukan nilai-nilai dan praktik demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Melalui penciptaan ruang partisipasi politik yang bermakna dengan mendorong kerja sama dan kolaborasi antar masyarakat sipil dalam penyampaian berbagai aspirasi serta penghargaan terhadap keberagaman Indonesia," kata Iham dalam rilis tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 7 Febuari 2024.

Ilham juga meminta agar pemerintah memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan secara bebas dan adil, tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

"Juga kita mendorong peran dan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pengawalan dan penguatan regulasi dan mekanisme afirmasi, peningkatan kapasitas calon pemimpin atau legislator perempuan, dan memberi akses dan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik," katanya.

Advertising
Advertising

Tak hanya itu, HDF juga mendorong untuk meningkatkan literasi media dan edukasi politik masyarakat sipil melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif dan mendorong critical thinking sebagai upaya merawat dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

"Kita juga mendorong untuk melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan ancaman polarisasi dalam masyarakat, politik identitas, politik dinasti, manipulasi hukum, dan dominasi oligarki serta memastikan netralitas aparat negara terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024."

Dalam rekomendasi itu, Habibie Demokrasi Forum juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga harus didorong untuk memaksimalkan pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan terkait Pemilu 2024 dan melibatkan Kepolisian dan Pemerintah Daerah atau Pemda untuk mensosialisasikan peliputan media secara adil dan berimbang.

Forum itu juga mengingatkan masyarakat dalam memilih pemimpin negara yang berintegritas, yang merawat nilai-nilai demokrasi dan memberi keteladanan dalam proses transformasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik terutama dalam proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan pers dan masyarakat sipil, pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, penguatan institusi dan kelembagaan yang menjadi pilar demokrasi.

Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud Saling Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu

Berita terkait

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

6 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

7 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

19 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

21 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

1 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

1 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya