Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi Pilih Pemimpin Bukan Pelanggar HAM, Kapan Itu Disebutkan?

Selasa, 6 Februari 2024 16:02 WIB

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkit pernyataan Jokowi tentang peringatan memilih calon pemimpin dengan rekam jejak buruk. Pernyataan tersebut Ganjar sampaikan pada segmen pernyataan penutup di debat capres kelima, Ahad, 4 Februari 2024.

Sebagai pembuka, Ganjar mengungkit ketika dia tergabung dalam Tim Kampanye Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Ketika itu, kata Ganjar, Jokowi mengingatkan kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak buruk. Seperti sosok yang diktator, yang punya catatan kelam melanggar hak asasi manusia (HAM), pelaku kekerasan, hingga koruptor.

"Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, punya rekam jejak melakukan kekerasan, punya rekam jejak masalah korupsi," kata Ganjar ketika mengakhiri debat capres debat pamungkas di Jakarta Convention Center pada Ahad, 4 Februari 2024.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyebutkan bahwa pernyataan Jokowi tersebut menjadi pegangan baginya dan Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya. “Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin."

Lantas, kapan Jokowi melontarkan pernyataan yang diungkit Ganjar tersebut?

Advertising
Advertising

Jokowi melontarkan pernyataan itu ketika debat capres pertama Pemilu 2019 pada Kamis, 17 Januari 2019. Debat tersebut digelar di Hotel Bidakarta, Jakarta Selatan dengan tema isu hukum, korupsi, Hak Asasi Manusia, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut, Jokowi diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup sebelum calon lain, Prabowo Subianto. "Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter" kata Jokowi.

Ia juga menyebut dirinya dan Ma'ruf Amin tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM, kekerasan, hingga masalah korupsi. "Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi, Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ujar Jokowi dikutip dari antaranews.com.

Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam kampanye pada 2019, Jokowi tidak secara eksplisit meminta untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan punya rekam jejak melanggar HAM, melainkan menyatakan bahwa dirinya tak punya potongan (menjadi) diktator atau otoriter.

Dikutip dari antaranews.com, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyampaikan pasangan Jokowi - Ma'ruf pada 2019 berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak punya beban pelanggaran HAM masa lalu.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ANTARA | FAJAR PEBRIANTO | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Ganjar Ungkit Jokowi Saat Pilpres 2019 di Debat Capres: Pilih Pemimpin yang Tidak Punya Rekam Jejak Buruk, Sindir Siapa?

Berita terkait

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

55 menit lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

2 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

2 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

4 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

4 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

5 jam lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

5 jam lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

7 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

8 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya