Reformasi Terancam, Aktivis Yogya Kirim Kaca Pembesar untuk Jokowi

Selasa, 6 Februari 2024 13:05 WIB

Aktivis pegiat HAM Yogyakarta mengirim paket kaca pembesar dan klipingan berita melalui Kantor Pos Besar Yogya untuk Presiden Jokowi dan petinggi Istana Selasa 6 Februari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan protes keras pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menterinya atas kebijakan dan sikap-sikapnya yang belakangan kian mengancam amanat reformasi.

Para aktivis itu, menggelar aksi protes dengan cara mengirim paket kaca pembesar disertai sejumlah kliping pemberitaan media massa, yang belakangan gencar menyoroti tindak tanduk Jokowi dan para menteri, khususnya petinggi Istana.

Kaca pembesar dan klipingan berita yang dikirim melalui Kantor Pos Besar Yogya itu dimaksudkan agar Jokowi dan para pejabatnya bisa lebih mudah membaca informasi di akar rumput. Sehingga bisa segera sadar dan berubah bahwa perilakunya disorot publik karena mengancam kehidupan demokrasi dan cita cita reformasi.

"Ada tiga paket kaca pembesar yang kami kirim, paling besar untuk Jokowi, yang sedang untuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan paling kecil untuk Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana," kata tKoordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta Tri Wahyu ditemui di Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Uniknya, kaca pembesar itu masing masing punya nama, menyesuaikan 'dosa' para pejabat yang jadi tujuan penerima.

Advertising
Advertising

Kaca pembesar untuk Jokowi dilabeli dengan nama Bangkotan yang merupakan kependekan dari Bapak Konflik Kepentingan. Lalu untuk Pratikno, kaca pembesarnya dilabeli Operator dan kaca pembesar untuk Ari Dwipayana dilabeli Busuk.

Kaca pembesar Jokowi bernama Bangkotan ketika mantan Walikota Solo itu menyatakan hak demokrasi namun fakta di lapangan sebaliknya.

"Contohnya ada aparat yang mengintimidasi sejumlah petinggi kampus yang menjelang Pemilu 2024 ini banyak menyerukan gerakan moral bersama sivitas akademika untuk mengkritisi situasi pemerintahan yang makin tidak demokratis dan beretika," kata Tri.

Pembungkaman yang dilakukan Jokowi pada gerakan akar rumput dan kalangan kampus ini, kata Tri, menunjukkan problem serius terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024 sekaligus menguatnya fenomena nabok nyilih tangan alias menyerang dengan tangan lainnya.

Lebih parahnya, kata Tri, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang juga berlatarbelakang akademisi di UGM, ikut menyatakan bahwa gerakan sivitas akademika tersebut hanyalah orkestrasi kepentingan elektoral.

"Maka kaca pembesar untuk Ari Dwipayana ini kami labeli Busuk, kami mengecam keras pernyataan Ari Dwipayana yang melupakan akarnya sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta, justru keblinger menyatakan hal itu,"

Ari Dwipayana, kata Tri, yang semestinya membawa nilai-nilai keilmuan dan idealisme malah terjerembab dalam fenomena akut 'Asal Bapak Nepotisme' senang.

Para aktivis pun jengah bagaimana seorang kepala negara berpihak pada Pemilu 2024.

"Ada acungan dua jari dari mobil kepresiden dan Jokowi menyebut itu menyenangkan, para menteri pun menjadi partisan untuk pemenangan dinasti nepotisme Jokowi ini," kata dia.

Adapun kaca pembesar untuk Mensesneg Pratikno dilabeli Operator Nepotisme.

"Kaca pembesar ini dapat dipakai untuk memperjelas penglihatan pejabat istana atas makin brutal dan busuknya kongkalikong di istana untuk kepentingan elektoral atau pemenangan dinasti nepotisme Jokowi," kata dia.

"Kami sampaikan kepada masyarakat agar bersama sama menjaga mandat reformasi dengan menolak keras dinasti nepotisme Jokowi yang membawa Indonesia kembali mundur situasi kondisi demokrasi sebelum reformasi," kata dia.

Pilihan Editor: Budiman Sudjatmiko dan Prabowo Subianto Seteru Masa Lalu, Apa Sebab Sekutu Kemudian?

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

23 menit lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

47 menit lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

53 menit lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

4 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

4 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

5 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

9 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

18 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

19 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

19 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya