Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Budiman Sudjatmiko dan Prabowo Subianto Seteru Masa Lalu, Apa Sebab Sekutu Kemudian?

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) berpose sambil mengepalkan tangan usai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (PraBu) se-Jateng tersebut untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) berpose sambil mengepalkan tangan usai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (PraBu) se-Jateng tersebut untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Budiman Sudjatmiko mantan aktivis 98 kini berada di Koalisi Indonesia Maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Berikut beberapa peristiwa yang melibatkan Budiman dengan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02.

Berikut perjalanan Budiman dan Prabowo yang sebelumnya seteru, tak ada yang menyangka sebelumnya, keduanya bisa bersekutu kemudian.

1. Budiman Salah Seorang Pendiri PRD

Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik alias PRD. Namun, karena mendirikan partai ini, dia dipenjara pemerintah Orde Baru. Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Sejarah mencatat peristiwa tersebut dengan nama Sabtu Kelabu. Sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Saat itu, Budiman dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang insiden Sabtu Kelabu. Dia dianggap pencetus Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Mimbar ini diklaim sebagai pemicu kerusuhan tersebut. Atas tuduhan tersebut, Budiman divonis pidana 13 tahun penjara. 

Namun, karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun. Ia diberi amnesti Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Peristiwa itu juga membuatnya dikenal sebagai dalang dari gerakan menentang Orde Baru.

Diketahui bahwa dalam periode pemerintahan Orde Baru, Prabowo sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus TNI AD. Ia juga diduga terlibat dalam serangkaian peristiwa penculikan aktivis 1998. 

2. Budiman Bergabung dengan PDIP dan Menjadi Anggota DPR RI

Pada akhir 2004, Budiman memutuskan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, sebuah organisasi sayap partai.  Pada periode 2009 hingga 2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. 

Budiman percaya, titik awal perjuangan untuk rakyat adalah dengan turun ke jalan. Namun perspektif itu berubah. Berjuang untuk rakyat, menurut dia, bisa melalui jalur sebagai politikus.

Kala itu, dia duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Budiman juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa atau UU Desa pada 2009. Pada Pilpres 20014 hingga 2019, Budiman mendukung Joko Widodo alias Jokowi, presiden yang diusung oleh partainya tersebut. 

3. Pilpres 2024 Bersama Prabowo Subianto
Budiman secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024 dalam acara deklarasi Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang, Jumat, 18 Agustus 2023. Saat itu, Budiman mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.

"Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang," kata Budiman.

Budiman mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah berpesan kepada Prabowo agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi Presiden RI di 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Budiman Dipecat PDIP 
Lantaran deklarasinya tersebut, Budiman menuai kecaman dari rekan satu partainya. Pasalnya, PDIP saat itu sudah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya akan memutuskan hukuman secepatnya. Menurut Hasto, hanya ada dua pilihan untuk Budiman, dipecat atau mundur dari PDIP.

Budiman sempat menjawab soal dua opsi itu. Dia menyatakan tak akan mundur dari PDIP dan berharap tidak dipecat. Dia pun sempat menjelaskan alasannya kenapa memberikan dukungan kepada Prabowo dan tak mau mundur.

Mantan aktivis 98 itu juga sempat meminta agar PDIP memberikannya kesempatan untuk menjelaskan alasan dukungannya itu. Akan tetapi, PDIP tampaknya tak memberikan kesempatan itu kepada Budiman dan memilih langsung memecatnya.

Pada Kamis, 24 Agustus 2023, Budiman mengungkapkan telah menerima surat pemecatan dirinya dari PDIP. Pemecatan itu merupakan buntut dari langkah Budiman memberikan dukungan kepada Prabowo.

“Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya," kata Budiman melalui pesan WhatsApp kepada Tempo pada Kamis malam, 24 Agustus 2023.

5. Alasan Mendukung Prabowo
Budiman mengaku butuh waktu lama untuk menunggu PDIP menjawab tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia sebelum memutuskan mendukung Prabowo-Gibran. Menurut Budiman, dirinya menunggu sejak pandemi covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan Revolusi Teknologi untuk menentukan dukungan kepada calon presiden dalam Pilpres 2024. 

“Partai yang saya ikuti 19 tahun, yang kampanyenya sudah saya ikuti sejak kelas 6 SD, PDIP, saya berharap tadinya partai saya akan menjawab pergeseran geopolitik, pergeseran geostrategi, pergeseran geoekonomi, toh ini juga akan melanjutkan, ternyata gagal mengambil kesempatan sejarah,” kata Budiman Sudjatmiko dalam diskusi Spirit Perjuangan Pilpres Sekali Putaran di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis, 4 Januari 2024. 

Menurut Budiman, pihaknya bisa mentoleransi kalau Indonesia melambat, tetapi tidak jika berhenti. “Tapi saya tidak bisa tolerir ketika dalam perjalanan berhenti. Ini akan kehilangan momentum,” kata Budiman. 

Budiman juga bercerita pernah berdiskusi dengan koleganya di PRD, Raharjo Waluyo Jati pada tiga tahun lalu soal agenda reformasi yang dia usung. Menurut Budiman, setiap ada pemilihan umum atau Pemilu agenda reformasi yang dia perjuangan bersama koleganya selalu dibahas. Namun, pihaknya merasa kurang dilibatkan. 

“Kita berdarah, kita diculik, karena kita punya cita-cita masa depan. Nah sekarang ketika setelah demokrasi setiap lima tahun bangsa ini lagi ngomongin masa depan. Padahal kita yang sudah mikirkan masa depan sebelum orang itu mikir masa depan, tidak pernah diajak ngomongin masa depan. Kisah kita saja tentang masa lalu yang selalu menjadi omongan. ayo, Bung, suatu saat kamu ngomong,” kata Budiman menirukan pesan Raharjo.

Kini Budiman menjabat sebagai Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan selalu berada di belakang Prabowo selama beberapa kali debat capres-cawapres lalu. 

MICHELLE GABRIELA  | RIRI RAHAYU | MOH KHORY ALFARIZI | HENDRIK KHOIRUL MUHID | FAJAR PEBRIANTO | HAN REVANDA PUTRA | NUR KHASANAH APRILIANI | ADIL AL HASAN 

Pilihan Editor: Respons Para Aktivis Soal Manuver Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo Subianti, Politik Deterjen?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

9 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan


Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

11 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.


Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

11 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.


PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

12 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy (kanan) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) saat bertemu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.


2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

12 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

13 jam lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

13 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

13 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

14 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

15 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menanggapi kemungkinan jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran.