TEMPO.CO, Jakarta - Filsuf sekaligus Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara Karlina Supelli menyoroti kemunduran demokrasi menjelang Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia tak ingin demokrasi dirusak semata karena kekuasaan.

“Jangan biarkan demokrasi semakin dirusak dan jangan biarkan kekuasaan sibuk mengejar kepentingannya sendiri,” katanya di STF Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Dia mengatakan saat ini negara sedang menghadapi berbagai masalah yang membuat kehidupan masyarakat semakin timpang akibat kekuasaan yang mengutamakan kepentingan sekelompok orang. Oleh karena itu, kata dia, "Warga negara sejati tak bisa diam," ujarnya.

Karlina mengatakan sivitas akademika seperti guru besar, dosen, dan mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah yang telah menyimpang. “Sebagai masyarakat akademik memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa laku para pemangku jabatan negara dan aparat pemerintahan telah mencederai amanat kedaulatan rakyat yang telah dipercayakan,” kata dia.

Menurut Karlina, tugas perguruan tinggi di dalam kampus yakni menyebarkan dan mengembangkan ilmu dengan berpegang pada nilai-nilai dan integritas ilmiah melalui penelitian dan pengajaran. Sementara ke luar kampus, perguruan tinggi mencerahkan kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada kemaslahatan umum, kebaikan hidup bersama, keadilan, dan kesetaraan.

“Seruan ini disampaikan sebagai tanggung jawab moral sivitas akademika dalam salah satu tugas tridarma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa, bukan kepada kepentingan politik tertentu,” katanya.

Sebelumnya, STF Driyarkara menyerukan penegakan demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai merosot menjelang Pemilu 2024. STF Driyarkara menyusun pernyataan sikap bersama Profesor Armada Riyanto dari STFT Widya Sasana Malang, Elias Tinambunan dari STFT St. Yohanes Pematangsiantar, Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero Maumere, CB Mulyatno dari Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Barnabas Ohoiwutun dari STF Seminari Pineleng Minahasa, Y Subani dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang.

“Jujur dan adil, bukan hanya menjamin setiap suara dihargai melainkan juga sebagai ajaran etika politik kita. Kepada presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika kemudian hukum akan rusak juga,” kata Rektor STF Driyarkara Simon P. L. Tjahjadi usai acara seminar bertajuk Seruan Jembatan Serong II di Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Simon mengatakan sudah mengawasi langkah politik Jokowi sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU21/2023 yang meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Jokowi dinilai makin jauh dari yang diharapkan oleh pemilihnya. “Terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” katanya.

Pilihan Editor: Kemendikbud Angkat Bicara Soal Gerakan Kampus Kritik Jokowi: Kebebasan dan Kepedulian Akademisi