Kampus Kritik Jokowi, Ganjar Bilang Jangan Gadaikan Demokrasi untuk Kepentingan Sesaat

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Amirullah

Jumat, 2 Februari 2024 19:23 WIB

Calon presiden Ganjar Pranowo berpidato usai menyambangi Pasar Palimo, Kemuning, dan Pasar 16 Ilir, Ilir Timur Palembang, Sumatera Selatan. pada Jumat, 2 Februari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menilai gerakan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual dari berbagai kampus, merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

"Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu, bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya," kata Ganjar di Tuban pada Jumat, 2 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Menurut Ganjar, demokrasi Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Dia menyebut tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Diketahui, sejumlah kampus besar mengeluarkan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam kondisi demokrasi dan penyimpangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Kampus itu antara lain Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand).

Menurut Ganjar, hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil. "Artinya jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat," kata dia.

Advertising
Advertising

Sejumlah sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024. Kritik tersebut dilakukan setelah Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.

Jokowi sebelumnya mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” katanya setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Tepis Isu Ketidaknyamanan dalam Kabinet: Biasa Saja

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

4 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

5 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

7 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

8 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

9 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

13 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

15 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya