TEMPO.CO, Yogyakarta – Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan Petisi Bulaksumur, Rabu, 31 Januari 2024. Petisi tersebut disampaikan secara terbuka untuk Presiden Joko Widodo yang juga alumni UGM. Mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi, banyak tindakan menyimpang yang terjadi.

“Saya bangga UGM mampu menguasai negeri ini, karena hampir semua calonnya (capres dan cawapres) dari UGM. Hingga ada sebuah peristiwa yang membuat semuanya berbalik arah sehingga kami hari ini harus menyampaikan petisi ini sebagai peringatan,” kata Guru Besar Psikologi UGM, Koentjoro, saat menyampaikan sambutan awal sebelum membacakan petisi yang berjumlah dua halaman itu.

Tindakan-tindakan menyimpang yang dimaksud sebagaimana dalam petisi itu di antaranya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, serta penyataan Jokowi tentang presiden dan menteri boleh kampanye Pemilu 2024

“Itu merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian demokrasi,” kata Koentjoro.

Jokowi sebagai alumni diingatkan agar berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta turut memperkuat demokrasi.

Lewat petisi tersebut, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakan presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama Pemilu 2024.

Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Agus Wahyudi, sebagai pihak yang memfasilitasi acara tersebut mengungkapkan, sejak reformasi, PSP berfokus pada riset-riset tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Diakuinya, kondisi itu merisaukan.

“Dan Jokowi, berdasarkan data-data yang sudah terafirmasi, ikut menyumbang kemunduran demokrasi itu,” kata Agus saat ditemui Tempo di Balairung UGM.

Kemunduran demokrasi itu tercermin pada perilaku para elit dan Presiden. "Juga aturan-aturan dan hukum yang sering inkonsisten. Seperti soal mengakui kebebasan berbicara, tetapi di sisi lain pejabat pemerintah punya keabsahan untuk melanggarnya," ujarnya.

Ketika Presiden melanggar prinsip-prinsip demokrasi, dia mengatakan, justru didukung oleh para pemilih dan penyokongnya karena memiliki kepentingan. “Jadi mereka membiarkan Presiden melanggar hukum dan aturan, karena kepentingannya sudah terpenuhi,” kata Agus.

Ia berharap, petisi yang disampaikan sivitas akademi UGM didengar Jokowi. “Kami kalahkan Jokowisme pada periode mendatang.dan rakyat yang melakukan itu,” kata Agus.

Sejumlah sivitas akademis yang hadir dalam pembacaan petisi antara lain Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, mantan Rektor UGM Sofian Effendi, Antropolog UGM Bambang Hudayana, dan PM Laksono. Selain itu hadir pula mantan Rektor UNY Rochmat Wahab dan Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Pilihan Editor: Kecelakaan Beruntun Rombongan AMIN di Sumenep, Timnas Pastikan Anies Selamat