TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian menanggapi ihwal bantuan sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan baru sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 yang akan dibagikan pemerintah. Bansos disebut dirapel pada Februari. Bansos menganggarkan dana Rp11,2 triliun. Angga mengingatkan jangan jadikan bansos sebagai agenda politik.

"Bansos itu kan hak masyarakat yang diserahkan sama negara dan dikeluarkan sama APBN. Makanya harusnya mengikuti kebutuhan masyarakat bukan agenda politik," kata dia saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024.

Ia mengatakan bansos yang dikeluarkan menjelang pemungutan suara perlu dicurigai adanya kepentingan politik. Apalagi kata Angga, belum lama Jokowi menuturkan Presiden bisa memihak.

Angga pun meminta Presiden memperjelas posisi keberpihakannya sehingga dapat dinilai program bansos itu untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan mendukung paslon. Ia menilai pembagian bansos yang di rapel pada Februari bentuk kepanikan Jokowi terhadap paslon yang didukung.

"Masyarakat memilih atau tidak memilih, ikut pemilu atau tidak ikut pemilu, kalau ini adalah salah satu cara-cara yang digunakan menambah suara," kata dia.

"Kalau beliau yakin paslon yang didukungnya menang kayaknya gak perlu deh pakai bagi-bagi bansos. Jadi ini kayaknya beliau gak yakin kalau paslonnya gak menang," kata dia.

Minta ketegasan Bawaslu

Angga mengingatkan persoalan bansos hari ini bukan hal baru, sebelumnya kata Angga juga ada menteri kabinet Jokowi yang mengatakan kalau bansos yang disalurkan ke masyarakat karena Jokowi. Namun sayang kata Angga, pernyataan menteri aktif tersebut tak juga ditindak oleh Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Yang bansos sebelumnya aja, menteri secara aktif menyampaikan kalau bansos diserahkan oleh presiden. Supaya bansosnya enggak hilang, sampai sekarang pun didiemin sama Bawaslu," kata dia.

Angga mengatakan dalam konteks pelaksanaan pemilu, Bawaslu mesti memainkan perannya sebagai pengawas. Ia berharap Bawaslu dapat bertindak adil layaknya wasit di permainan sepak bola.

"Sebagai wasit, wasit yang adil. Jangan ikut-ikutan pertandingan juga. Jadi kalau ada dugaan diusut dong. Dan ini kan terbuka ya, ada videonya dimana-mana kan gitu. Yang kemarin aja belum diselesaikan, apa lagi yang kedepan. Kita cuma bisa berharap saja semoga Bawaslunya adil, jika tidak seperti tidak ada integritas," katanya.

Sebelumnya, bansos baru BLT ini merupakan BLT Mitigasi Risiko Pangan. BLT ini menggantikan BLT El Nino yang sebelumnya dibagikan pada akhir tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap anggaran yang bakal digelontorkan pemerintah.

"Kalau untuk 3 bulan Rp 11,25 triliun," kata Sri Mulyani usai konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran tersebut untuk memberi bantuan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM akan mendapatkan BLT sebesar Rp 200 ribu setiap bulan.

Adapun BLT Mitigasi Pangan itu diberikan terhitung mulai Januari 2024. "Dari Januari. Tiga bulan, Januari, Febuari, Maret," tutur Sri Mulyani.

Adapun penyaluran akan dimulai pada bulan depan alias Februari 2024. Sehingga, pembayaran BLT pad bulan Januari dan Februari akan dirapel.

"Bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Pilihan Editor: Butet Kartaredjasa Respons soal Dipolisikan Buntut Pantun Sindir Jokowi di Kampanye Ganjar