Ketum PBNU: Organisasi Netral, Kalau Mobilisasi atas Nama Pribadi Kami Bisa Apa?

Senin, 29 Januari 2024 10:32 WIB

Peserta hadir pada acara harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2024. Berdasarkan perhitungan panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU, terdapat sekitar 150.000 peserta yang menghadiri acara tersebut dengan menggunakan 2.995 bus. Mereka berasal dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 534 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU. Selain itu acara Muslimat NU juga dihadiri oleh presiden Joko Widodo, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, istri mendiang Gus Dur Sinta Nuriyah, Yenny Wahid, Habib Lutfi, Panglima TNI, Kapolri, serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Yogyakarta : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staqouf merespons berbagai tudingan miring soal netralitas organisasinya dalam Pilpres 2024.

Sejumlah tudingan aktivis NU menyebut, PBNU melalui manuver petingginya, berupaya memobilisasi kadernya mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

"Sejak awal PBNU sudah menyatakan kami tidak terlibat dukung mendukung (dalam Pilpres) baik sebagai organisasi atau lembaga," kata Yahya di sela menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Meski sejumlah tokoh dan pengurus PBNU diakui telah menyatakan menjadi tim kampanye resmi pasangan capres-cawapres tertentu, Yahya mengatakan PBNU telah memberlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan bagi mereka yang berpolitik praktis.

"Jadi PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung mendukung (capres-cawapres)," ujar Yahya yang dalam pertemuan dengan Sultan HB X itu didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Advertising
Advertising

"Kami akan berusaha menjalankan peran, meniru sikap Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjaga kebersamaan masyarakat," imbuh Yahya.

Terkait pernyataan Sekjen PBNU Gus Ipul yang menyebut para pengikut Rais Aam Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mulai bergerak memenangkan Prabowo - Gibran, Yahya menepisnya.

"Itu pernyataan pribadi (Gus Ipul), walaupun saya sendiri kalau secara pribadi kepada Sekjen hanya samina waatona (patuh) saja, tapi itu alasan pribadi beliau, bukan atas nama organisasi," ujar Yahya.

"Rais Aam sama sekali tidak menyatakan apa-apa (terkait dukungan Pilpres), saya pun juga tidak".

Yahya menuturkan, jika ada kader NU yang lantas terdorong untuk bergerak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres karena ada mobilisasi pihak tertentu, PBNU tak bisa melarang atau memberi sanksi.

"Kalau ada yang terdorong dengan pernyataan-pernyataan pihak lain lalu membuat gerakan sendiri (dalam mendukung salah satu capres), ya kita bisa apa?" kata Yahya. "Kami tidak bisa menghalangi gerakan gerakan itu sepanjang tidak mengatasnamakan lembaga".

Pilihan Editor: Sindiran Pedas Butet Kartaredjasa untuk Jokowi Lewat Pantun di Kampanye Ganjar

Berita terkait

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

2 jam lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

15 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

17 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

1 hari lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

1 hari lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya