TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu. Anies mengatakan hal tersebut berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya.

"Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

Anies meminta masyarakat bisa mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu. Pasalnya, sikap tersebut dia anggap tidak konsisten. "Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerana dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta.

Anies lalu menyatakan pihaknya ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum. Menurutnya, dalam negara hukum, semua harus menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum. Setiap orang, kata Anies, tidak boleh merujuk kepada selera atau kepentingan yang mungkin menenempel pada diri dan kelompoknya.

Maka dari itu, Anies menyerahkan perkara pernyataan Jokowi itu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dia pun mempersilakan para ahli hukum tata negara untuk memberi pandangan mereka untuk menilai hal itu.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampiakan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," kata dia.

Diketahui, Jokowi bersama tiga calon presiden peserta Pilpres 2024 pernah membahas hal tersebut dalam jamuan makan siang di Istana Negara, Jakarta pada 30 Oktober 2023.

Saat itu Anies bercerita bahwa dia menyampaikan kepada Jokowi agar bisa bisa menjaga netralitas sebagai presiden selama berlangsungnya Pemilu 2024. Jokowi, kata Anies, menyambut pesan tersebut dengan positif ketika itu.

Anies pun berujar bisa berdiskusi dengan lancar bersama Jokowi. "Beliau merespons positif dan baik sehingga diskusi kita tadi lancar," ucapnya.

Namun, Jokowi menyampaikan hal yang berbeda selang beberapa bulan kemudian. Kepala Negara menyatakan presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Netralitas presiden dalam pemilu sudah berulangkali disuarakan kubu rival.

Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyum simpul. Ia mengingatkan lagi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Pilihan Editor: Alasan Ganjar Minta Mahfud Md Mundur dari Kabinet, Singgung Akun Kemhan Bertagar Prabowo-Gibran 2024