Jokowi Bahas Bansos di Peringatan Hari Lahir NU

Sabtu, 20 Januari 2024 11:55 WIB

Presiden Indonesia, Joko Widodo memberikan sambutan di depan ribuan peserta yang hadir pada acara harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2024. Berdasarkan perhitungan panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU, terdapat sekitar 150.000 peserta yang menghadiri acara tersebut dengan menggunakan 2.995 bus. Mereka berasal dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 534 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU. Selain itu acara Muslimat NU juga dihadiri oleh presiden Joko Widodo, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, istri mendiang Gus Dur Sinta Nuriyah, Yenny Wahid, Habib Lutfi, Panglima TNI, Kapolri, serta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) saat hadir di acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 dan Muslimat NU ke-78. Menurut Jokowi, penyaluran subsidi dan bansos adalah bagian dari usaha pemerintah untuk hadir membantu masyarakat.

"Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat," kata Jokowi dalam acara yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Januari 2024. Hal tersebut dia sampaikan saat memberi sambutan di hadapan ribuan kader NU yang hadir.

Menurut Jokowi, pemerintah telah menyalurkan ratusan triliun untuk subsidi dan bansos pada 2023. "Misalnya ini tahun 2023 subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun. Gede sekali ini," ucap dia.

Dana ratusan triliun itu, kata Jokowi, di antaranya untuk KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS, hingga kartu sembako. Jokowi mengklaim bantuan itu diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia. "Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum ini harus kita terus pertahanan, terus kita tingkatkan untuk mengapai cita-cita Indonesia emas di 2045," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintahan Jokowi resmi memperpanjang masa penyaluran bansos atau bantuan pangan mulai Januari hingga Juni 2024. Namun, penyaluran bansos oleh pemerintah Jokowi beberapa waktu terakhir ini bukan tanpa polemik. Alasannya, pemberian bansos menjelang Pemilu 2024 menuai sejumlah kritik lantaran disinyalir menjadi cara salah satu kandidat untuk memperoleh suara.

Advertising
Advertising

Kecurigaan tersebut semakin menguat saat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyinggung soal bansos di acara kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kendal, Jawa Tengah, pada akhir Desember 2023 lalu. Zulhas merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Zulhas mengklaim bahwa bansos merupakan pemberian dari Presiden Jokowi, ayah dari Gibran. “Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” kata Zulhas.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat atau NTB berterima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, pada Ahad, 14 Januari 2024.

Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian bansos berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat. “Terima kasih enggak bu sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?” kata Airlangga ketika itu.

Airlangga saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Partai beringin itu juga merupakan bagian dari koalisi pengusung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo dan Gibran.

SULTAN ABDURRAHMAN | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

23 menit lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

2 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

3 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

4 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

8 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya