TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Parludem menemukan indikasi ketidakjujuran partai dalam Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK. Peneliti Parludem Kahfi Adlan Hafiz mengatakan ada beberapa partai yang laporan awal dan laporan perbaikannya perlu ditelusuri lebih jauh.

Kahfi mengatakan ada beberapa partai yang jumlah pelaporan calegnya belum sepenuhnya seratus persen menjadi seratus persen, tetapi jumlah penerimaan dan pengeluarannya tetap sama. Salah satunya adalah Partai Gelora. Dalam laporan tersebut ada 110 caleg yang belum melaporkan LADK.

"Bisa kami perhatikan, ada 110 caleg yang belum laporan LADK. Dari sana kami lihat jumlah penerimaan ada Rp5,8 miliar dan pengeluaran Rp5,6 miliar. Tapi setelah perbaikan, 110 tadi sudah melaporkan LADK-nya, namun anehnya penerimaan dan pengeluaran jumlahnya tetap sama," kata Kahfi dalam konferensi virtual terkait temuan Parludem pada Selasa, 17 Januari 2024.

Padahal, menurut Kahfi, secara logis akan ada perubahan yang signifikan pada penerimaan dan pengeluaran. Sebab, dalam rencana September 2023 hingga Januari 2024 mereka telah melaksanakan kampanye.

"Pasti sudah ada aktivitas kampanye yang dilakukan. Jadi ini yang kami lihat aneh ya," kata Kahfi.

Tak hanya Partai Gelora, dana kampanye PSI atau Partai Solidaritas Indonesia juga turut disorot. PSI sempat melaporkan pengeluaran dana kampanye yang hanya Rp180 ribu. Padahal, menurut Kahfi, banyak sekali poster dan baliho PSI betebaran di penjuru kota. Hal ini, kata dia, bisa mengindikasikan ketidakjujuran partai dalam perbaikan.

"PSI melaporkan ada 580 caleg telah melaporkan LADK dengan penerimaan Rp2,002 miliar dan pengeluaran hanya Rp180 ribu. Sedangkan setelah perbaikan, ternyata PSI menerima Rp33,05 miliar dana kampanye dan pengeluarannya sebesar Rp24,1 miliar," ujar Kahfi.

Pilihan Editor: Eks Penyidik Minta KPK Telisik Temuan PPATK soal Aliran Dana ke 21 Bendahara Parpol