TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mikewati Vera Tangka, membeberkan temuan lembaganya soal politisasi bantuan sosial atau bansos menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Vera menyatakan KPU menerima sejumlah laporan dari kelompok yang mereka dampingi.

Vera menyatakan politisasi bansos sebenarnya sudah terjadi sejak jauh hari. Hanya saja, dia menyatakan politisasi ini semakin masif terlihat menjelang Pemilu 2024.

"Tetapi yang sangat disayangkan bansos ini digunakan dan dipolitisasi mencari pendulangan suara di dalam pemilu. Nah, itu sangat mengacaukan sekali," kata Vera dalam diskusi di gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Januari 2024.

Menurut Vera, masyarakat sangat memahami jadwal pendistribusian bantuan sosial. Dalam catatan KPI, kata Vera, bansos yang digolontorkan sejak akhir Desember 2023 membuat masyarakat terkejut. .

"Karena kami mengorganisir kelompok perempuan, jadi mereka bertanya, ini bansos yang mana lagi? Karena sebenarnya (bansos) itu akan turun di bulan Maret. Mereka juga hafal, raskin akan turun di bulan ke berapa," ujar dia.

Misalnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kata Vera, baru akan dicairkan pada April mendatang. Saat itu masyarakat kaget karena ada penyaluran bantuan sebelum waktunya.

"Katanya bansos, tapi bansosnya itu makanan. Ini bansos bagian mana lagi," kata Vera menceritakan temuan KIP saat mendampingi kelompok perempuan.

Ada masyarakat yang diminta memilih calon tertentu

Vera menyatakan, bahkan sempat ditemukan foto calon anggota legislatif dalam pembagian bansos. Dalam kasus lain perihal temuan KIP di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, dua hari lalu. Masyarakat setempat diberikan bansos dengan memberikan kartu tanda penduduk (KTP).

"Dan mereka disuruh memotret, nanti di TPS coblos yang ini, dan itu harus jadi bukti," kata dia.

Vera mendapati cerita itu dari masyarakat penerima bansos, yang juga bagian dari kelompok perempuan yang didampingi KIP.

"Jadi mereka itu menerima beras lima kilogram, minyak, dan bahan-bahan lainnya," ujar dia dalam diskusi bertajuk "Waspada Tsunami Politisasi Bansos pada Pemilu 2024" itu.

Bawaslu harus ingatkan pemerintah

Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Abhan mengatakan, Bawaslu harus melakukan upaya pencegahan politisassi bansos di tengah pemilu. Dia menilai Bawaslu harus mendesak pemerintah agar pembagian bansos ditangguhkan sementara hingga masa Pemilu 2024 berakhir.

"Peringatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah juga supaya bansos tidak disalahgunakan," ujar Abhan, dalam diskusi tersebut.

Abhan juga berharap Bawaslu tegas dalam menindak politisasi bansos. Ketegasan lembaga pengawasan pemilu itu sangat dibutuhkan dalam memberikan efek jera kepada kandidat yang menyalahgunakannya.

"Saya kira Bawaslu bisa merekomendasi (penghentian sementara pembagian bansos) itu," tutur dia. Sebab segala potensi penyalahgunaan, kata dia, bisa terjadi kapan saja.

Dugaan politisasi bansos mencuat setelah Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, menyebut Presiden Jokowi sebagai pemberi bantuan. Hal itu menimbulkan protes karena pemberian bantuan itu menggunakan uang negara, bukan uang pribadi Jokowi. PAN sendiri merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.