TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pergantian tahun 2023 ke 2024, calon wakil presiden Mahfud Md menggelar siaran langsung di sosial media Instagram dan Tiktok, Ahad malam, 31 Desember 2023, pukul 22.00 WIB. Pantauan Tempo melalui akun Instagram @mohmahfudmd siaran itu hanya berlangsung tak lebih dari 20 menit.

Mahfud yang tampak berbaju batik itu menyampaikan tiga refleksi akhir tahun tentang situasi di Indonesia. Pada kesempatan itu, Mahfud menyinggung tiga kasus atau fenomena di dalam negeri yang patut untuk diingat kembali di ujung tahun 2023.

Pertama, Mahfud menyoroti kasus Ferdy Sambo yang dinilai menjadi momentum perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Pada kesempatan itu, Mahfud kembali menceritakan kronologi awal hingga putusan terakhir terhadap Sambo.

Selain itu, Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga mengenang kasus korupsi dan pencucian uang, termasuk yang ditangani lembaganya itu. Mahfud menyebut tidak pemakluman terhadap korupsi.

Mahfud juga turut menyoroti fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat masyarakat. Mahfud menegaskan, negara memang harus berperan mengamankan rakyatnya agar tidak menjadi korban dan tidak mudah terbuai.

Dalam refleksi akhir tahun itu, Mahfud sempat mencatut salah satu hadis Nabi tentang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Tapi, orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia orang yang celaka.

"Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka orang itu orang merugi," kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menyebut pada 2024 nanti tidak boleh sama dengan pencapaian yang sudah terjadi pada 2023. Menurut dia, 2024 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. "Harus dan harus, tahun 2024 harus menjadi lebih baik dari tahun 2023," ujar Mahfud.

Mahfud saat ini adalah calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia bersama Ganjar diusung oleh empat partai politik, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Audit Fasilitas Smelter Ditingkatkan: Harus Didobel, Kalau Perlu Tripel