Ganjar Pranowo Singgung Anak Muda Berisiko Terpapar Hoaks

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 22 Desember 2023 06:30 WIB

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan keterangan saat hadir dalam acara Teman Cerita Festival di Jakarta Theater, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Pada acara tersebut Ganjar mengajak para generasi gen-z untuk menjaga demokrasi lewat digital agar terhindar dari berita hoax di kehidupan sehari-hari. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak anak muda untuk bisa menjaga demokrasi di ruang digital menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024. Ganjar berharap mereka bisa terhindar dari berita bohong atau hoaks di dunia maya.

“Kalau kita bisa menjaga demokrasi kita. (Karena ada) 37 persen Milenial-Gen Z ini berisiko tinggi terpapar hoaks,” kata Ganjar saat dalam kegiatan Teman Cerita di Djakarta Theater, Kamis, 21 Desember 2023.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan berdasarkan kumpulan data menunjukkan ada sebesar 37 persen anak muda berisiko terpapar hoaks atau kabar dusta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dia menekankan pentingnya menjaga demokrasi di ruang digital.

Ganjar menyebut ada beberapa cara untuk mencegah anak muda terjerumus di dalam hoaks yang mengancam demokrasi ini. Dia memberi contoh agar anak muda mencari preferensi berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Maka idenya adalah bagaimana gagasan mengemuka, bagaimana memilih dan memilah dengan baik, ada prefensi dengan baik,” jelas Ganjar.

Advertising
Advertising

Untuk di musim kampanye Pemilu seperti ini, kata Ganjar, mereka bisa melihat latar para peserta yang bertarung di Pemilu 2024 secara terbuka. Dengan cara itu, Ganjar mengatakan mereka bisa mengetahui latar belakang kontestan dalam Pemilu, baik pemilihan presiden atau pemilihan anggota legislatif.

“Kemudian bisa dengan fact check, lihat rekam jejak baca kembali sejarah. Agar ketika kemudian memilih, ini benar gak ya, konsepnya bagus, tapi bisa dilaksanakan apa enggak. Maka melihat rekam jejak itu penting,” ujarnya.

Sudah Terbiasa Dikritik Semasa Gubernur

Ganjar Pranowo menyebut pihaknya akan memperbaiki UU ITE yang dinilai menghambat kebebasan berpendapat masyarakat. Ganjar menyinggung pasal-pasal karet adalah produk zaman penjajahan yang tidak boleh mengkritik pemerintahan saat itu.

“Kemudian dimunculkan pasal karet dan ada orang yang dirugikan, terus pasal-pasal itu seperti karet itu tadi, lentur,” kata Ganjar ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2023.

Pada Kamis siang, Ganjar Pranowo bersama putra semata wayangnya, Alam Ganjar, menghadiri Teman Bercerita Fest di Djakarta Theater. Di sana, ia mendengarkan para komika tampil untuk me-roasting dirinya. Selain itu, ia juga menyampaikan soal pentinganya pemuda dalam pemiliham umum atau Pemilu mendatang.

Sementara itu, Ganjar menilai dalam demokrasi modern kritik dan otokritik merupakan fenomena wajar. Dia menganggap ketika itu terjadi demokrasi akan berjalan baik dan pejabat tidak boleh baper. “Mungkin yang perlu diperhatikan adalah kritiklah kebijakannya, tapi jangan fisiknya, sukunya, agamanya, golongannya, itu menjadi barier. Jangan ditembus yang itu,” kata dia.

Ganjar mengklaim selama dirinya menjabat Gubernur Jawa Tengah 10 tahun sudah terbiasa mendapatkan kritikan. Dia menyebut ketika dikritik, ia meminta para pengkritik itu untuk datang diskusi. “Seringkali kalau mereka mengkritik, dateng aja, kita ngobrol yuk, kita diskusi,” kata Ganjar.

Pilihan Editor: Ketua KPU: Orang dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

5 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya