TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut pihaknya akan memperbaiki UU ITE yang dinilai menghambat kebebasan berpendapat masyarakat. Ganjar menyinggung pasal-pasal karet sebagai produk zaman penjajahan yang tidak boleh mengkritik pemerintahan saat itu.

“Kemudian dimunculkan pasal karet dan ada orang yang dirugikan, terus pasal-pasal itu seperti karet itu tadi, lentur,” kata Ganjar ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2023.

Pada Kamis siang, Ganjar Pranowo bersama putra semata wayangnya, Alam Ganjar, menghadiri Teman Bercerita Fest di Djakarta Theater. Di sana, ia mendengarkan para komika tampil untuk me-roasting dirinya. Selain itu, ia juga menyampaikan soal pentinganya pemuda dalam pemiliham umum atau Pemilu mendatang.

Sementara itu, Ganjar menilai dalam demokrasi modern, kritik dan otokritik merupakan fenomena wajar. Dia menganggap ketika itu terjadi demokrasi akan berjalan baik dan pejabat tidak boleh baper. “Mungkin yang perlu diperhatikan adalah kritiklah kebijakannya, tapi jangan fisiknya, sukunya, agamanya, golongannya, itu menjadi barrier. Jangan ditembus yang itu,” kata dia.

Ganjar mengklaim selama dirinya menjabat Gubernur Jawa Tengah 10 tahun sudah terbiasa mendapatkan kritikan. Dia menyebut ketika dikritik, ia meminta para pengkritik itu untuk datang diskusi. “Serikali kalau mereka mengkritik, dateng aja, kita ngobrol yuk, kita diskusi,” kata Ganjar.

Ganjar Bilang Indikasi Orde Baru Muncul Kembali

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, bekas Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan saat ini ada indikasi praktik orde baru muncul lagi lantaran muncul pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat. Ganjar menyebut belakangan ini banyak kabar mengenai ketidakadilan, perlakuan semena-mena, bahkan ancaman atau intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.

“Ada orang berdatangan menyampaikan sikap, diperiksa. Ada orang yang bersuara mengekspresikan pendapat, diperiksa. Rasa-rasanya ingatan kita tidak hilang. Orde baru runtuh karena situasi, kondisi seperti itu. Dan, mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikasi itu (kondisi seperti era orde baru) sekarang muncul kembali," kata Ganjar saat meresmikan Barisan Advokat Keadilan Indonesia atau Baki GAMA 03, di Jakarta Rabu kemarin, seperti dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Desember 2023.

Situasi yang dinilai seperti orde baru itu, Ganjar menyebut membuat masyarakat sipil dan mahasiswa mulai bergerak. Gerakan mahasiswa adalah hal wajar, karena setiap warga negara wajib mengawal konstitusi dan menegakan hukum.

“Tentu saja, apa yang menjadi visi dalam konstitusi menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawalnya. Maka, yang belok ke kiri atau ke kanan, melanggar konstitusi, mesti kita tegakkan, mesti dibawa ke pengadilan, dan mesti diputus sesuai palu yang diberikan secara adil," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar mengatakan pemilihan umum atau Pemilu 2024 merupakan tahun penting karena diselenggarakan serentak untuk memilih pemimpin di tingkat pusat sampai daerah. Pemilihan ini harus dijaga agar proses demokrasi berjalan secara damai, jujur, dan adil.

"Kita punya mimpi besar, setidaknya pada tahun 2045, semua bercita-cita 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia menjadi negara maju, negara yang unggul, dan negara yang diperhitungkan dunia," kata Ganjar.

Pilihan Editor: Topik Ekonomi dalam Debat Capres-Cawapres Kedua Sudah Lengkap, Apindo: Yang Kami Harapkan Adalah Implementasinya