TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari perusahaan tambang ilegal. Dana itu disinyalir mengalir ke salah satu partai politik yang bertarung di Pemilu 2024. Lantas, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menyumbang dana kampanye?

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang mengacu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, mengatur dengan jelas siapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk menyumbang dana kampanye.

Pasal 6 mengidentifikasi tiga sumber utama dana kampanye, yaitu harta kekayaan pribadi pasangan calon, keuangan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sumbangan yang sah tersebut dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah. Namun, terdapat larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk menyumbang dana kampanye.

Menurut Pasal 6, sumbangan yang sah dari pihak lain tidak boleh berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan dana kampanye yang berasal dari sumber yang tidak sah menurut hukum. Selain larangan tersebut, terdapat ketentuan mengenai siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk menyumbang dana kampanye.

Perseorangan yang tidak diperbolehkan antara lain adalah perorangan individu, suami/istri dan/atau keluarga pasangan calon, suami/istri dan/atau keluarga pengurus partai politik, anggota partai politik, atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.

Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan umum.

Selain larangan bagi perseorangan, terdapat larangan bagi kelompok yang tidak diperbolehkan untuk menyumbang dana kampanye. Kelompok yang tidak berbadan hukum serta organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat, tidak diperbolehkan untuk menyumbang dana kampanye.

Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumbangan dana kampanye berasal dari sumber yang legal dan terjamin keabsahannya.

Adapun larangan lainnya adalah bagi perusahaan atau badan usaha non-pemerintah yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengaruh atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak diinginkan dalam proses pemilihan umum.

Selain itu, Pasal 8 juga mengatur batasan maksimal sumbangan dana kampanye, di mana sumbangan dari perseorangan maksimal adalah 2,5 miliar rupiah. Sementara sumbangan dari kelompok atau perusahaan dikenakan limit sebesar 25 miliar rupiah. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi atau pengaruh berlebih dari pihak-pihak tertentu dalam proses pemilihan umum.