Beberkan Intervensi Jokowi ke KPK, Profil Agus Rahardjo Disorot

Senin, 18 Desember 2023 17:15 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kiri), menghadiri acara buka puasa bersama pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019. Acara ini mengangkat tema Bersinergi dalam Ikhtiar Antikorupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendapat sorotan setelah ia membongkar intervensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap penyidikan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Berdasarkan laporan Majalah Tempo edisi 18 Desember 2023, Agus saat itu diminta bertemu Jokowi di Istana Negara. Ketua KPK periode 2015-2019 itu kemudian bertemu dengan Jokowi dan juga hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ketika mereka bertiga duduk, Jokowi langsung mengatakan kepada Agus “Hentikan!’. Agus kemudian paham bahwa yang dimaksud Jokowi adalah menghentikan penyidikan korupsi e-KTP yang saat itu menjerat beberapa pejabat, seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Pada 10 November 2017, Setya Novanto kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lalu pada 24 April 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti 7,3 Dollar Amerika kepada Setya Novanto.

Profil Agus Rahardjo

Advertising
Advertising

Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015-2019. Agus lahir di Magetan, Jawa Timur pada 1 Agustus 1956. Dia meraih gelar insinyur teknik sipil dari ITS pada 1984.

Agus melanjutkan studi ke Hult International Business School (Arthur D Little), Boston, Amerika Serikat pada bidang Business Administration dan dinyatakan lulus pada 1991.

Sesuai bidang ilmu yang ditempuh, Agus Rahardjo memiliki cita-cita menjadi kontraktor. Namun, dia kemudian memilih menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Beragam posisi strategis pernah diduduki Agus di Bappenas, di antaranya Direktur Pendidikan, Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan, serta Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2010-2015.

Agus Rahardjo disebut berperan melakukan reformasi dan modernisasi pelayanan publik di tingkat pusat hingga daerah.

Salah satu inovasi yang dilakukannya saat menjadi Kepala LKPP adalah merilis e-Katalog untuk proses pengadaan barang/jasa. Terobosannya itu pun sempat dinilai baik oleh eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pada 17 Desember 2015, Agus Rahardjo dinyatakan menjadi Ketua KPK. Dia berhasil mengalahkan Basaria Pandjaitan, satu-satunya perempuan yang lolos menjadi pemimpin KPK, dengan 44 suara di DPR. Agus menjadi orang pertama yang menjadi pimpinan tertinggi KPK tanpa latar belakang pendidikan formal hukum.

Di era kepemimpinan Agus, KPK menggelar 87 operasi tangkap tangan (OTT) selama 2016-2019. Dari jumlah itu, sebanyak 327 orang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi angka itu belum termasuk hasil pengembangan perkara.

Selain itu, Agus Rahardjo dan empat pimpinan KPK lainnya mendirikan 9 koordinator wilayah. Agus juga mewariskan gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) yang diresmikan pada 26 November 2018.

ANANDA BINTANG I MELYNDA DWI PUSPITA l RICKY FERDIANTO l WIDIARSI AGUSTINA

Pilihan Editor: Agus Rahardjo: Intervensi Jokowi

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

48 menit lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

3 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

7 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

7 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

8 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

9 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

10 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

11 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

11 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya