BEM UGM Minta Jokowi Bercermin Dulu Sebelum Singgung Etika Ketimuran Aksi Mahasiswa

Sabtu, 16 Desember 2023 09:16 WIB

Baliho Jokowi Alumnus Paling Membanggakan tiba tiba terpasang di Bundaran UGM Jumat 15 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran Muhammad Noor meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi bercermin dulu sebelum menyinggung soal etika ketimuran dalam merespons aksi mahasiswa.

"Silakan Pak Jokowi bercermin terlebih dahulu sebelum bicara soal etika," Gielbran di Yogyakarta, pada Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi sempat menyinggung soal etika ketimuran saat menanggapi kritikan BEM UGM yang menobatkan dirinya sebagai ‘Alumni UGM Paling Memalukan' dalam aksi yang digelar pada Jumat, 8 Desember 2023, di Bundaran UGM.

“Saya sudah mengingatkan, kita ada etika sopan santun ketimuran,” kata Jokowi di Jakarta Senin, 11 Desember 2023 lalu.

Gielbran menyatakan, pihaknya justru bertanya-tanya ketika Jokowi menyinggung soal etika ketimuran saat mahasiswa menggelar aksi itu. "Apakah mengotak-atik konstitusi, lalu melemahkan KPK, dan membuat berbagai kebijakan yang tak sesuai kehendak rakyat itu sudah sesuai norma ketimuran atau belum?" tanya Gielbran.

Advertising
Advertising

"Makanya sekarang kami meminta Pak Jokowi bercermin dulu, mana yang lebih tidak etis?" imbuh dia.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Gielbran mengkritik politik dinasti di Pilpres 2024 melalui rekayasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden-wakil presiden. Putusan ini menjadi jalan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Para hakim yang mengeluarkan putusan kontroversial MK itu belakangan diputuskan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK dan membuat Anwar Usman yang juga adik ipar Jokowi dilengserkan dari kursi Ketua MK.

Adapun soal pelemahan KPK, BEM UGM sempat menyoroti bahwa lembaga antirasuah itu kini sudah sulit dipercaya pasca skandal kasus Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

Sedangkan soal kebijakan yang tak sesuai kehendak rakyat di bawah pemerintahan Jokowi yang disorot seperti lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja hingga Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan.

"Kami menilai kebijakan kebijakan beliau seperti itu yang lebih tidak etis dan tak menunjukkan adab ketimuran kalau beliau mau membawa perdebatan ini ke adab dan etika," kata dia.

Pilihan Editor: Polda Aceh Sebut Penyelundupan Pengungsi Rohingya Dikoordinasikan Pimpinan Security Camp Bangladesh

Berita terkait

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

5 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Seleksi Mandiri UGM 2024 Diperpanjang, Sediakan Kuota 40 Persen

8 jam lalu

Pendaftaran Seleksi Mandiri UGM 2024 Diperpanjang, Sediakan Kuota 40 Persen

UGM mengubah waktu pendaftaran untuk semua lokasi tes seleksi mandiri (UM UGM CBT) kecuali di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

9 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

10 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

11 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

11 jam lalu

Sumbu Filosofi Yogyakarta Diakui UNESCO, Makna Garis Imajiner Gunung Merapi ke Laut Selatan

UNESCO akui Sumbu Filosofi Yogyakarta, garis imajiner dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan bermuara di Laut Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

12 jam lalu

Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

Puncak aksi mahasiswa di Gejayan terjadi pada 8 Mei 1998 setelah salat Jumat. Moses Gatutkaca menjadi korban dengan luka parah. Siapa tanggung jawab?

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

12 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya