TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menanyakan soal kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang diduga melibatkan Prabowo Subianto. Hal ini ia tanyakan dalam debat capres 2024 perdana malam ini, Selasa, 12 Desember 2023.

Isu pelanggaran HAM masa lalu disebut menjadi kartu lemah dari Prabowo dan selalu disinggung di dua periode Pilpres sebelumnya. Di sisi lain, Ganjar kerap dikaitkan dengan konflik agraria di Desa Wadas dan Pegunungan Kendeng saat ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang juga diduga ada pelanggaran HAM.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan jagoannya tidak berniat menggunakan isu konflik lahan di Wadas-Kendeng untuk menyerang ganjar.

Menurut Budiman, Prabowo tidak ingin mengadili orang. “Pak Prabowo ingin menempatkan Mas Ganjar, Mas Anies sebagai calon presiden yang setara dengan beliau. Pak Prabowo bukan tidak mau jadi hakim moral atas orang lain,” katanya saat ditemui usai debat capres di Kantor KPU, Jakarta, pada Selasa malam, 12 Desember 2023.

Budiman menyebut kalau kasus di Wadas dan Kendeng termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut dia, perdebatan telah berlangsung dan rakyat ingin mengetahui visi dan misi calon presiden daripada kasus orang per orang. “Kalau soal kasus-kasus tadi rakyat bisa membaca di media,” kata dia.

Budiman menghargai sikap Ganjar Pranowo yang menyinggung soal pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan Prabowo Subianto. “Itu pilihan dia (Ganjar), Pak Prabowo tidak,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Relawan TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer alias Noel, mengatakan Prabowo Subianto ingin memilih persatuan daripada membahas konflik dan masa lalu. “Konsisten bicara masa depan,” kata Noel saat ditemui.

Ganjar Disebut Sudah Menyiapkan Jawaban soal Wadas

Calon presiden Ganjar Pranowo sudah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan soal sejumlah kasus yang dianggap melibatkan dirinya dalam debat capres malam ini, Selasa, 12 Desember 2023. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim, menyatakan pihaknya sudah mengantongi jawaban jika masalah-masalah tersebut dipertanyakan

“Pada prinsipnya, dalam kasus-kasus tersebut banyak unsur politisnya,” kata Cyril seperti dikutip Koran Tempo pada Selasa, 12 Desember 2023. “Contohnya, Wadas bukan proyek provinsi, justru Gubernur (Jawa Tengah) yang memitigasi akhirnya. Soal e-KTP, (Ganjar) tidak terbukti sampai sekarang.”

Pilihan Editor: Kata Ketua BEM UI soal Kasus Intimidasinya Disinggung Ganjar di Debat Capres