Mimbar Mahasiswa Di Yogya Kecam Politik Dinasti Era Jokowi, Serukan Tahta Untuk Rakyat

Rabu, 29 November 2023 22:25 WIB

Aksi Mimbar Kerakyatan yang digelar di Yogyakarta diikuti berbagai lembaga BEM universitas di Indonesia Rabu, 29 November 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM berbagai kampus menggelar aksi Mimbar Kerakyatan di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, Rabu 29 November 2023.

Mereka berasal antara lain dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM).

Turut datang pula perwakilan Univeristas Tidar Magelang, Universitas Islam Indonesia (UII), juga Universitas Paramadina.

Dalam aksi bertajuk #Tahta Untuk Rakyat #YogyakartaMenggugat itu mahasiswa menyoroti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Presiden Mahasiswa UMY Muhammad Adam menuturkan, tahta untuk rakyat merupakan sebuah konsep yang meyakini bahwa rasa cinta masyarakat merupakan unsur paling penting dalam mandat kekuasaan.

Advertising
Advertising

"Mandat kekuasaan didapatkan dari keterhubungan pemimpin secara mendalam dengan persoalan kesejahteraan rakyat dan adil dalam penegakan hukum. Ingat, penguasa hanya memiliki mandat, tapi pemilik tahtanya adalah rakyat," kata dia.

Adam menyatakan hari ini, pengkhianatan terhadap tahta yang dimandatkan oleh rakyat secara terang-terangan tercermin melalui serangkaian masalah kebangsaan, mulai dari politik dinasti oleh oligarki kekuasaan.

Terutama melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Minimal Usia Cawapres pun membuka peluang bagi Anak Presiden untuk naik menjadi Cawapres.

"Kemudian hal ini kami nilai sebagai bentuk pengangkangan Konstitusi dan simbol utama daripada merajalelanya praktik Politik Dinasti di Indonesia," kata dia.

Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat pun kian terdegradasi menjadi negara kekuasaan semata.

Hukum dinilai telah kehilangan independensi dan kewibawaannya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan.

Putusan Majelis Kehormatan MK menyatakan, bahwasanya dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti adanya intervensi yang berasal dari pihak eksternal.

Sedangkan jelas, bahwa Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan.

"Kami ingin mengingatkan bahwa bangsa kita masih terjajah oleh sifat tamak penguasanya sendiri yang dengan sewenang-wenang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kepentingannya dan jauh dari agenda untuk kesejahteraan rakyat secara bermakna," kata dia.

Monumen Serangan Umum 1 Maret dipilih sebagai lokasi aksi sebagai pertanda bahwa Indonesia masih berdiri kokoh di tengah gempuran agresi Belanda kala itu.

"Kita juga berada di seberang Istana Kepresidenan, sebuah Gedung Agung, dimana simbol kekuasaan tertinggi berada, dengan berdirinya kami di sini, berseberangan dengan Gedung Agung, kami menyatakan berseberangan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang, menindas, dan antiagenda kerakyatan," kata dia.

Dari aksi itu, mahasiswa mendesak pemuda dengan akal sehatnya masih ada dan terus menyala.

"Kami ingin bersama menyuarakan bahwa sesungguhnya demokrasi ialah tahta kedaulatan di tangan rakyat, dan terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, saatnya tahta dikembalikan pada pemiliknya, yakni untuk rakyat beserta kesejahteraannya secara paripurna," kata dia.

Turut dalam aksi itu Muhammad Rayhan (Ketua LEM UII),Gielbran Muhammad Noor (Ketua BEM KM UGM), Melki Sedek Huang (Ketua BEM UI), Afiq Naufal (Sekjen SEMA Paramadina) juga pemuda-pemudi dalam Deklarasi Sumpah Pemuda 2023 di Gedung Joang ’45.

Dalam aksi yang mengusung tajuk #TahtaUntukRakyat #YogyakartaMenggugat itu para mahasiswa menggunakan pakaian serba hitam dan membawa jagung mentah.

Jagung sebagai simbol reformasi yang masih seumur jagung saat ini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah dikhianati dan dimatikan.

Sebagian mahasiswa juga mengenakan kaus bertulis Republik Rasa Kerajaan dan ada pula yang mengenakan kaus Bukan Anak Haram Konstitusi.

Pilihan Editor: FX Hadi Rudyatmo Bilang Megawati Sayang Jokowi Sebelum Ketahuan Bobroknya

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

24 menit lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

26 menit lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 jam lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

2 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

BEM UB Serahkan Policy Brief Tuntut Penurunan UKT yang Naik 2 Kali Lipat

2 jam lalu

BEM UB Serahkan Policy Brief Tuntut Penurunan UKT yang Naik 2 Kali Lipat

Kenaikan UKT di UB Malang yang memicu protes dari mahasiswa. Mereka menuntut penurunan karena UKT-nya naik hingga dua kali lipat.

Baca Selengkapnya

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

3 jam lalu

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Bogor untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negar

Baca Selengkapnya