TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idham Holik menyatakan semua sistem informasi di lembaganya dalam kondisi terlindungi dan aman. Hal ini disampaikan Idham setelah beredar terjadi kebocoran data KPU, pada Rabu, 29 November 2023.

"Saya meyakini semua sistem informasi KPU dalam kondisi terlindungi dan aman," kata Idham, saat dihubungi melalui Whatsapp, Rabu, 29 November 2023. Data KPU kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih tetap (DPT) dari situs tersebut.

Menurut Idham, aksi peretasan sistem informasi atau website adalah salah satu tindak pidana. "Jadi siapa pun yang melakukan hal tersebut akan berurusan dengan penegak hukum," kata dia.

Saat ini, kata Idham, Divisi Data dan Informasi KPU bersama Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU sedang melakukan pengecekan atau digital foot print analysis terhadap sistem informasi KPU yang memuat data pemilih.

Dia menjelaskan, pada waktu Bjorka, situs KPU juga diisukan diretas, tetapi faktanya tidak. Data yang dipublikasikan oleh Bjorka, klaim dia, bukan file data pemilih serentak 2019 atau 2024. Semua sistem informasi yang dikelola oleh KPU telah tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dia mengatakan, semua sistem informasi tersebut dilengkapi atau diproteksi dengan firewall yang dapat dihandalkan. Misalnya, pada waktu tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, ada ribuan serangan peretasan terhadap Sistem Informasi Partai Politik.

"Alhamdulillah, sampai dengan seluruh tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tersebut selesai dengan ditandai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu," ujar dia. "SIPOL KPU dalam kondisi aman terlindungi dengan baik dari serangan aksi peretasan."

Pilihan Editor: Data 204 Juta DPT Milik KPU Diduga Bocor dan Dijual Hacker Senilai Rp 1,2 Miliar