Respons KPU soal TKN Prabowo-Gibran Bagi Makan Siang dan Susu Gratis saat Kampanye

Rabu, 29 November 2023 08:04 WIB

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memberikan konferensi pers terkait Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan berkas pendaftaran enam dari sembilan partai politik yang mendaftar hari ini sebagai calon peserta Pemilu 2024, dinyatakan lengkap. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idham Holik enggan mengomentari kampanye pembagian makan siang dan susu gratis oleh Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran dalam kaitan money politic atau politik uang. TKN akan membagikan makan siang dan susu gratis di seluruh Indonesia selama masa kampanye.

Idham mengatakan, pihaknya belum mengetahui detail pembagian makan siang dan susu gratis itu. Dia pun enggan mengomentari dugaan politik uang dalam kampanye itu.

"Saya enggak tahu kasus itu kayak gimana," ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 28 November 2023.

Kendati begitu, Idham mengatakan KPU telah memiliki peraturan tentang makan dan minum selama kampanye. Ihwal makan siang gratis termasuk politik uang atau tidak, dia minta dirujuk ke peraturan itu. "Nanti saya bagikan peraturan makan minum selama kampanye," ujarnya.

Calon anggota DPR dari Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan membagikan 30.000 paket makan siang dan susu gratis selama masa kampanye di Jakarta Timur. Program itu merupakan program unggulan yang dijanjikan Prabowo-Gibran.

Habiburokhman mengatakan, dia membagikan makan siang dan susu gratis itu untuk menyosialisasikan program unggulan Prabowo-Gibran. "Inl akan terus kami lakukan selama masa kampanye ini. Sehari sekitar 30.000 paket yang akan kami bagikan ke warga yang punya anak sekolah," ucapnya saat ditemui di Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023.

Advertising
Advertising

Pembagian makan siang dan susu gratis itu, kata Habiburokhman, pertama kali diakukan di sejumlah titik di Jakarta Timur, Selasa, 28 November 2023. "Hari ini kami membagikan 30.000 paket di seluruh Jakarta Timur salah satunnya di sini (Pulo Gebang," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan, dia berharap program ini bisa membantu mencegah terjadinya stunting di masyarakat Jakarta Timur. "Dan ini salah satu program yang bersifat nasional. Kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran terpilih, ini akan menjadi kebijakan pemerintah sebagaimana disampaikan dalam Asta Cita Pak Prabowo," ucapnya.

Ketika ditanya sumber pendanaan untuk suplai makan siang dan susu gratis, Habiburokhman mengatakan suplai itu dari Partai Gerindra. "Dari kami, dari Gerindra," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: KPU Libatkan Akademisi hingga Jurnalis dalam Penyiapan Debat Capres-Cawapres

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

17 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

19 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

23 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya