Melki Sedek di Acara Sumpah Pemuda 2023: Politik Dinasti Hancurkan Mimpi Anak Miskin jadi Pemimpin

Rabu, 22 November 2023 18:01 WIB

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Hal tersebut menurut mereka telah menghina konstitusi dan merendahkan suara rakyat dengan tetap melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang, padahal diketahui bahwa Perppu tersebut diterbitkan secara melawan konstitusi oleh Presiden dan DPR karena telah melewati masa sidang berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan anak muda dari berbagai elemen mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2023 di pelataran Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta, Rabu, 22 November 2023. Deklarasi itu bertujuan menyikapi isu politik dinasti yang dinilai menghambat kesempatan anak muda berpartisipasi dalam politik.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi muda.

"Putusan haram tersebut hadir dan merusak kepercayaan kami," ucap Melki saat membacakan deklarasi Rabu 22 November 2023.

Putusan MK, kata Melki, telah merusak kepercayaan anak muda kepada MK. Dia menilai putusan itu membuka jalan politik dibnasti dan membunuh kepercayaan anak muda akan terangnya masa depan republik. "Bangkitnya politik dinasti akan membunuh harapan jutaan pemuda yang bermimpi akan cerahnya masa depan," ujarnya.

Politik dinasti, Melki mengatakan, merupakan ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin. Dia mengatakan, politik dinasti mengancam keluarga tak sejahtera yang berharap anaknya bisa jadi penguasa dan setiap anak muda bukan berdarah biru yang merintis jalan sendiri untuk berkarya bagi baiknya kondisi negeri.

Para politisi tua, kata Melki, pun semakin mengacaukan suasana dengan menjual nama generasi muda. Padahal, kata dia, mereka tak sedikit pun bersuara kontra akan putusan yang membunuh demokrasi dan konstitusi kita. "(Mereka) mengatasnamakan kaum dan generasi kami," ucapnya.

Advertising
Advertising

Melki mengatakan, mulai hari ini, pemuda di seluruh pelosok Indonesia kembali akan bersumpah. Dia mengatakan para pemuda akan melakukan segala cara demi tegaknya demokrasi, konstitusi, supremasi hukum, dan cerahnya masa depan bangsa.

Tak cukup sampai di situ, Melki mengatakan pihaknya akan sekuat tenaga menolak penyesatan narasi tentang jadi baiknya partisipasi anak muda karena Putusan MK. "Bagi kami, muda bukan sekadar angka dan usia, tapi soal keberpihakan yang jelas akan anak muda dan masa depan," ucapnya.

Dalam deklarasi itu, para peserta aksi yang. berkostum hitam membawa jagung sebagai simbol demoktrasi yang baru berumur jagung. Terhitung 25 tahun sejak Reformasi, mereka menganggap demokrasi mengalami kemunduran melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: PADI Minta Presiden Jokowi Pecat Anwar Usman dari Jabatan Hakim Konstitusi

Berita terkait

Ketua KPU: Ikhtiar PPP Capai Ambang Batas Parlemen Lewat MK Tidak Tercapai

6 jam lalu

Ketua KPU: Ikhtiar PPP Capai Ambang Batas Parlemen Lewat MK Tidak Tercapai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menanggapi soal hampir semua permohonan PPP ke MK kandas dalam putusan dismissal.

Baca Selengkapnya

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

9 jam lalu

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Aceh II tidak dapat diterima karena kabur alias tidak jelas.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Jadi Kader Gerindra, Bagaimana dengan Gibran?

15 jam lalu

Bobby Nasution Jadi Kader Gerindra, Bagaimana dengan Gibran?

Wakil presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku santai meski hingga kini belum memutuskan akan bergabung dengan partai politik (parpol) setelah tidak lagi dianggap bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurutnya hal biasa saja bila saat ini dirinya belum menentukan kendaraan politik.

Baca Selengkapnya

Dikabarkan Gantikan Sri Mulyani di Pemerintahan Prabowo, Ini Tanggapan Tiko

15 jam lalu

Dikabarkan Gantikan Sri Mulyani di Pemerintahan Prabowo, Ini Tanggapan Tiko

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko disebut bakal menjadi calon menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani pada pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

20 jam lalu

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

Bekas Ketua MK ini dilarang mengikuti sidang dimana ada PSI. Buntut dari putusan MKMK atas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman.

Baca Selengkapnya

Kata Gibran Usai Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di Bali: Nggak Ada Masalah Kan

1 hari lalu

Kata Gibran Usai Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di Bali: Nggak Ada Masalah Kan

Gibran menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, saat jamuan santap malam World Water Forum di Bali

Baca Selengkapnya

Hasil Kunjungan Kerja ke UEA dan Qatar, Gibran Sebut Bukan Hanya untuk Solo Saja, tapi Indonesia

1 hari lalu

Hasil Kunjungan Kerja ke UEA dan Qatar, Gibran Sebut Bukan Hanya untuk Solo Saja, tapi Indonesia

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar pekan lalu tidak hanya untuk Solo tapi Indonesia

Baca Selengkapnya

Gibran: Saya Akan Datang Kalau Diundang ke Rakernas PDIP

1 hari lalu

Gibran: Saya Akan Datang Kalau Diundang ke Rakernas PDIP

Gibran tak tahu apakah PDIP mengundang ayahnya, Presiden Jokowi ke Rakernas V. Namun ia mengatakan dirinya akan datang kalau diundang.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

1 hari lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

1 hari lalu

Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Apa langkah Yusril ke depannya?

Baca Selengkapnya