TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan melakukan kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. “Tidak ada rencana (reshuffle),” kata Pratikno dalam pesan singkat kepada Tempo pada Rabu, 22 November 2023.

Baru-baru ini ada dokumen yang tersebar menyebut nama-nama menteri yang akan dicopot termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam dokumen yang tersebar itu ada 11 nama menteri dan kepala lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara dan Panglima TNI.

Selain Mahfud dan Pramono Anung, nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Hadi Tjahjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Desa, serta Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Ada pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Pratikno dalam pesan singkatnya mengatakan dokumen itu hoaks. “Ini menunjukkan banyaknya hoax yang harus diwaspadai,” katanya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat kepada Tempo juga memastikan dokumen reshuffle itu hanya kabar bohong. Ia mengingatkan banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini.

"Kami menghimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel,” katanya pada Rabu, 22 November 2023. “Pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden.”

Ada Menteri Temui Megawati

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus sempat mengatakan ada menteri Jokowi dari PDIP yang bertemu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan itu, Deddy menyatakan sang menteri ingin mundur dari kabinet.

Saat ini, ada lima kader PDIP yang menempati jabatan menteri di Pemerintahan Presiden Jokowi. Di antaranya Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Menpan RB), Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet). Terlepas dari keinginan menteri tersebut, PDIP tidak ingin menarik menteri kabinet.

Dalam wawancara di Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023, Deddy mengatakan “Ibu (Mega) bilang bahwa menjadi menteri itu adalah tanggung jawab kepada bangsa dan rakyat, sepanjang mereka masih dibutuhkan silakan (melanjutkan di kabinet).” PDIP menyerahkan ke Presiden Jokowi apabila menteri tidak dibutuhkan karena berbeda arah politik.

Hubungan PDIP dan presiden menjadi sorotan usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung oleh kubu rival sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Gibran, yang juga merupakan kader PDIP, dianggap merepresentasikan keluarga Presiden Jokowi dalam Koalisi Indonesia Maju, mencakup Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PBB, PAN. Gelora, Garuda, hingga Prima.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: PADI Minta Presiden Jokowi Pecat Anwar Usman dari Jabatan Hakim Konstitusi