Top Nasional: BPK Diduga Minta Setoran Rp 2 M per Kabupaten di Papua Barat, Denny soal Harun Masiku, Minim Pengusaha di Timnas AMIN

Reporter

Tempo.co

Jumat, 17 November 2023 07:46 WIB

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini Jumat 17 November 2023 di antaranya KPK menyita uang Rp 1,8 miliar dari OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang diduga untuk mengkondisikan temuan BPK di Pemkab Sorong. Kemudian, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Berikut ringkasannya:


1. Di Papua Barat, BPK Diduga Meminta Setoran Rp 2 Miliar per Kabupaten untuk Jatah Atas dan Bawah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan beberapa orang lainnya pada Minggu, 12 November 2023. Dari hasil operasi senyap itu, KPK menetapkan enam tersangka.

Mereka adalah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat, Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa, dan tim pemeriksa BPK David Patasaung. “Tim KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp 1,8 miliar dan jam tangan merek Rolex,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 14 November 2023.

KPK menjelaskan pemberian uang itu untuk mengkondisikan temuan BPK di Pemkab Sorong. Menurut sumber Tempo, tak hanya Sorong yang menyetor kepada BPK. Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Papua Barat Abu Hanifa dan Ketua Tim pada Sub Auditorat II David Patasaung berkoordinasi terkait dengan rencana pengambilan uang dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat pada sekitar Juli 2023. Daerah itu di antaranya Kabupaten Tambrauw, Maybrath, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni.

Advertising
Advertising

Abu menginfokan bahwa Kabupaten Maybrat telah memberikan sebagian uang tersebut. Pengambilan uang rencananya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan PDTT Belanja setelah Agustus 2023. Untuk nominalnya direncanakan sebesar Rp 2 miliar per daerah. Duit itu untuk dibagi antara jatah ‘atas’ merujuk BPK pusat dan ‘bawah’ untuk Kepala Perwakilan, Abu, dan David.
Artikel selengkapnya


2. Denny Indrayana Sebut Harun Masiku Akan Segera Ditangkap, Seret Nama Jokowi


Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Politikus PDIP itu merupakan buronan dalam kasus suap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

"Jika tidak ada perubahan skenario, dalam waktu dekat, Harun Masiku akan ditangkap. Firli Bahuri, yang sedang sibuk berakrobat menghindar jadi tersangka kasus pemerasan SYL (Syahrul Yasin Limpo), sudah mengeluarkan surat penangkapan," tulis Denny di akun media sosialnya, Kamis, 16 November 2023. Denny telah mengizinkan Tempo mengutip unggahannya tersebut.

Denny mengaitkan kasus Harun dengan Firli, yang juga diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli disebut-sebut memeras Yasin dalam pengusutan kasus gratifikasi di Kementan.

Denny sebut Harun sudah terlacak sejak lama

Menurut Denny Indrayana keberadaan Harun sebenarnya sudah terlacak sejak lama. Denny mengaku mendapatkan informasi bahwa KPK sudah mengetahui keberadaan Harun sejak lama. Informasi tersebut, menurut Denny, dia dapatkan ketika mengobrol santai dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqqie pada 5 Agustus lalu.

Dalam unggahan bertajuk "Penangkapan Harun Masiku, Mengharu-Merah Nasibmu" tersebut, Denny pun menceritakan alasan kenapa KPK belum menangkap Harun. Dia menilai, belakangan ini kasus hukum hanya menjadi alat tawar-menawar dalam politik.

"Hukum hanya alat permainan dan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Untuk menyerang lawan dan menyandera kawan," tulis Denny. "Artinya, jika ada kasus yang diangkat, dapat diduga itu serangan kepada lawan politik."
Artikel selengkapnya


3. Minim Pengusaha di Timnas AMIN, Ini Kata Sudirman Said


Co Capten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Sudirman Said, menanggapi soal minimnya sosok berlatar belakang pengusaha di tim tersebut. Dia menyatakan semua yang berada di tim tersebut adalah pengusaha.

Sudirman Said mengatakan bahwa dirinya dan jajaran di dalam tim tersebut adalah pengusaha. Hanya saja, kata Sudirman, pihaknya bukan pengusaha dalam artian seseorang yang memiliki bisnis besar, tetapi pengusaha dalam artian orang-orang yang mencoba memenangkan pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"(Tim) Sebelah kan pengusaha. Ini (Timnas AMIN) semuanya para pengusaha. Berusaha supaya pak Anies menang," kata Sudirman sembari tertawa saat konferensi pers di Sekretariat Timnas AMIN, Kamis, 16 November 2023.

Sudirman Said mengakui pihaknya memang tidak memiliki tokoh pengusaha yang menonjol. Kendati begitu kata Sudirman hal tersebut bukan masalah.

"Peran pendanaan itu tadi paling besar datang dari masyarakat dari rakyat," kata dia.

Setidaknya terdapat tiga pengusaha dalam daftar Timnas AMIN yang diumumkan pada Selasa lalu 14 November 2023. Mereka adalah Thomas Trikasih Lembong, Novita Dewi dan Leontinus Alpha Edison
Artikel selengkapnya


Pilihan Editor: Kajari Bondowoso Terjerat OTT KPK, Kejagung Sebut Bakal Tindak Tegas yang Terlibat Korupsi

Berita terkait

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

1 jam lalu

Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

ICW menilai pembentukan Pansel KPK krusial bagi Presiden Jokowi karena ini peluang terakhir menyelamatkan KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Sita 3 Kendaraan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Satu Mercedes Benz Sprinter Diduga Sengaja Disembunyikan

8 jam lalu

KPK Sita 3 Kendaraan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Satu Mercedes Benz Sprinter Diduga Sengaja Disembunyikan

KPK juga menyita sebuah rumah milik Syahrul Yasin Limpo senilai Rp 4,5 miliar di Panakukang, Makassar.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?

15 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?

Siapa saja calon pansel KPK yang disodorkan ke Jokowi?

Baca Selengkapnya

Penyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut

16 jam lalu

Penyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut

Mantan istri Dirut PT Taspen itu pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi PT Taspen pada 1 September 2022.

Baca Selengkapnya

Alasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar

16 jam lalu

Alasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar

Usulan calon pansel KPK itu berasal dari pelbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pegiat antikorupsi.

Baca Selengkapnya

Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

18 jam lalu

Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.

Baca Selengkapnya

Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara

19 jam lalu

Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara

JPU Kejagung menuntut eks Anggota III BPK Achsanul Qosasi dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Jelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim

20 jam lalu

Jelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim

IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK tidak takut dalam menjatuhkan vonis etik terhadap Nurul Ghufron

Baca Selengkapnya

Pesan Eks Penyidik ke Nurul Ghufron untuk Tidak Bikin Gaduh KPK: Kalau Tidak Salah, Ikuti Saja Prosesnya

22 jam lalu

Pesan Eks Penyidik ke Nurul Ghufron untuk Tidak Bikin Gaduh KPK: Kalau Tidak Salah, Ikuti Saja Prosesnya

Yudi mengatakan jika pun merasa benar, seharusnya Nurul Ghufron mengikuti rangkaian pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

SYL Peras Anak Buah Bayar Durian Musang King, Beri Bantuan Kiai di Karawang, hingga Bayar Servis Mobil Mercy

22 jam lalu

SYL Peras Anak Buah Bayar Durian Musang King, Beri Bantuan Kiai di Karawang, hingga Bayar Servis Mobil Mercy

Tidak hanya itu, ia membenarkan bahwa pernah mengeluarkan Rp 46 juta untuk Durian Musang King untuk SYL saat ditanyai oleh jaksa KPK.

Baca Selengkapnya