TEMPO.CO, Jakarta - KSAD Jenderal Agus Subiyanto mengatakan tak perlu meragukan netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Agus yang baru disetujui sebagai Panglima TNI dalam fit and proper test di DPR hari ini mengatakan, sudah memberikan penyuluhan kepada seluruh prajurit TNI soal hal ini.

"Saya sampaikan pada Komisi I, jangan ragukan kami, TNI. Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah," kata Agus seusai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Senin, 13 November 2023.

Menurut dia, para prajurit sudah diberikan buku saku. "Setiap prajurit, setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan," ujar Agus.

Selain itu, dia menambahkan bahwa netralitas TNI dalam Pemilu 2024 telah memiliki koridor aturan yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis.

"Kemudian, juga Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Apabila TNI berpolitik, maka praktis akan dikenakan hukuman pidana ataupun disiplin," ujar Agus.

Kekhawatiran atas ketidaknetralan TNI dalam Pemilu Presiden atau Pilpres 2024 mencuat setelah Prabowo dan Gibran menjadi pasangan lewat Koalisi Indonesia Maju. Prabowo diketahui saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan yang membawahi tiga matra TNI.

Adapun Gibran diketahui merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo atau Jokow yang merupakan Panglima tertinggi. Selain itu, pemilihan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI salah satu alasannya kabarnya adalah karena kedekatannya dengan Jokowi sejak di Solo.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan soal netralitas TNI ini menjadi salah satu isu penting yang dibahas saat fit and proper test Agus Subiyanto.

"Ada sejumlah hal-hal urgent akan kami ulas, setelah mendengar presentasi dari calon Panglima TNI," kata anggota Komisi I Dave Laksono saat dihubungi, Ahad, 12 November 2023.

Untuk menjamin netralitas TNI, Komisi I DPR telah sepakat membentuk panitia kerja atau panja tentang netralitas TNI mengawal Pemilu 2024. Panja ini akan dipimpin politikus PDIP Utut Adiyanto.

"Komisi I juga sudah membentuk Panja Netralitas TNI. Jadi, insyaallah tidak ada keraguan untuk netralitas TNI," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid usai uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meutya berharap pembentukan panja tersebut mampu menepis kekhawatiran publik akan netralitas prajurit TNI pada Pemilu 2024.

Pilihan Editor: Gibran Tanggapi Pidato Megawati yang Singgung Potensi Kecurangan Pemilu: Laporkan Saja